Perusahaan minyak milik negara India menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir. Langkah ini diambil guna menutupi sebagian kerugian akibat melambungnya harga minyak mentah global, seperti dilansir dari Detik Finance.
Kenaikan harga BBM di India tersebut tercatat mencapai lebih dari 3%. Penyesuaian ini membuat harga solar di Delhi melonjak dari 87,67 rupee per liter menjadi 90,67 rupee per liter, sementara bensin naik dari 94,77 rupee per liter menjadi 97,77 rupee per liter.
India merupakan importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Negara ini menjadi salah satu pihak yang menaikkan harga bahan bakar menyusul adanya gangguan pengiriman logistik melalui Selat Hormuz akibat konflik bersenjata antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.
Tiga perusahaan minyak milik pemerintah, yaitu Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, serta Bharat Petroleum Corp, cenderung menetapkan kenaikan harga solar dan bensin secara serentak. Ketiga badan usaha tersebut mengendalikan lebih dari 90% dari total 103.000 SPBU yang beroperasi di India.
"Kenaikan harga ini belum cukup, bisa menjadi awal dari beberapa kenaikan bertahap," kata Kepala Ekonom di Emkay Global Financial Services, Madhavi Arora dikutip dari Reuters, Sabtu (16/5/2026).
Pemerintah India meluncurkan langkah-langkah penghematan guna menekan tingkat konsumsi BBM dan mengendalikan pembengkakan tagihan impor minyak. Upaya bersiap menghadapi guncangan energi yang berkepanjangan ini diwujudkan melalui kebijakan bekerja dari rumah hingga pembatasan perjalanan dinas.
Sejumlah negara bagian telah menerbitkan surat pemberitahuan kepada departemen pemerintah untuk membatasi mobilisasi, menghindari penyelenggaraan acara fisik, dan mengalihkan pertemuan ke sistem daring. Aparatur sipil juga diminta untuk bekerja dari rumah selama dua hari dalam seminggu.
Pemerintah India kemungkinan besar akan memperluas pembatasan tersebut hingga mencakup jutaan karyawan di seluruh pemerintahan federal, bank milik negara, serta perusahaan sektor publik. Kebijakan ini menandakan adanya pengetatan pengeluaran seiring dengan meningkatnya risiko keuangan negara.
