Integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara dinilai masih menghadapi berbagai hambatan serius di tengah meningkatnya gejolak geopolitik dan perang dagang global. Komitmen negara-negara anggota ASEAN saat ini dianggap belum berada pada level yang cukup optimal untuk menghadapi tantangan tersebut.
Kondisi ini dibahas dalam diskusi Jakarta Globe Insight bertajuk ASEAN at a Crossroads: Turning Global Turmoil into Regional Opportunity di Hotel Mulia, Jakarta, pada Selasa (26/5/2026), seperti dilansir dari Investor Daily.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk WTO 2014-2015, Iman Pambagyo, mengungkapkan bahwa ego sektoral negara anggota masih menjadi ganjalan besar ketika terjadi dinamika ekonomi global.
"Ketika perang tarif global meletus, negara-negara anggota ASEAN cenderung berjalan sendiri-sendiri dan mencari kesepakatan bilateral sepihak dengan kekuatan besar (seperti AS) daripada berkoordinasi secara solid," ucap Iman.
Menurut Iman, koordinasi yang solid menjadi sangat krusial agar kawasan ini bisa menghadapi fragmentasi rantai pasok global secara bersama-sama.
"Antara anggota ASEAN idealnya memiliki komunikasi yang baik satu sama lain saat dihadapkan pada persoalan perang dagang dan fragmentasi rantai pasok global. Sebab, negara-negara di ASEAN bisa maju secara ekonomi hingga titik ini karena telah bersama-sama dalam waktu yang cukup lama dalam hal orientasi politik, seperti prinsip non-intervensi, kawasan bebas senjata nuklir, bebas dari pangkalan militer asing di kawasan, dan sebagainya," paparnya.
Selain masalah koordinasi bilateral, hambatan teknis di lapangan juga masih membayangi arus perdagangan antarnegara Asia Tenggara.
Sekretaris Jenderal International Economic Association, Lili Yan Ing, menjabarkan sejumlah kendala struktural yang masih terjadi, mulai dari kebijakan non-tarif hingga aturan asal barang yang rumit.
"Secara umum, negara-negara ASEAN memproduksi komoditas yang mirip sehingga menjadi pesaing alami (misalnya: Indonesia bersaing dengan Thailand di sektor pertanian; bersaing dengan Vietnam, Malaysia, dan Singapura di sektor elektronik)," kata dia.
Meski demikian, Lili menilai persaingan tersebut merupakan hal yang wajar asalkan terdapat penyelarasan kebijakan yang tepat antarpemerintah.
"Kompetisi ini sehat, namun membutuhkan sinkronisasi," jelas Lili.
Lili menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengharmonisasi standar dagang serta menyederhanakan aturan asal barang (rules of origin). Terkait investasi, kerja sama yang meliputi aspek proteksi hingga promosi bersama perlu ditingkatkan untuk memperkuat posisi kawasan.
