Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa posisi nilai tukar rupiah saat ini berada di bawah nilai wajarnya atau undervalue. Dilansir dari Ekonomi, BI meyakini mata uang Garuda akan segera kembali stabil dan menunjukkan tren penguatan dalam waktu dekat.
Pernyataan tersebut disampaikan Perry usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka pada Selasa, 5 Mei 2026. Fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut mencakup strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional.
"Tadi dibahas dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai nilai tukar. Berkaitan dengan dua hal penting mengenai nilai tukar," kata Perry dalam forum tersebut.
Keyakinan terhadap penguatan rupiah ini didasarkan pada kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai masih sangat kuat. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi terkendali, serta cadangan devisa yang solid menjadi penopang utama stabilitas mata uang.
"Bahwa yang pertama nilai tukar sekarang itu undervalue. Undervalue dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat. Kenapa undervalue? Tadi disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, fundamental kita itu kuat," ucapnya.
Meskipun demikian, Perry mengakui adanya tekanan jangka pendek yang dipicu oleh sentimen global dan faktor musiman. Kenaikan harga minyak dunia, kebijakan suku bunga Amerika Serikat, serta penguatan dolar menjadi tantangan eksternal yang saat ini tengah dihadapi.
"Nah, kenapa dalam jangka pendek ini ada tekanan-tekanan nilai tukar? Sebabnya ada dua yaitu ada faktor global dan kemudian pada faktor-faktor musiman," imbuhnya.
Dari sisi domestik, permintaan terhadap dolar AS biasanya mengalami lonjakan pada periode April hingga Juni. Fenomena musiman ini berkaitan erat dengan kebutuhan korporasi untuk pembayaran dividen, pelunasan utang luar negeri, hingga biaya aktivitas ibadah haji.
Menghadapi situasi ini, Bank Indonesia telah menyiapkan tujuh langkah strategis yang didukung penuh oleh Presiden. Langkah pertama difokuskan pada intervensi pasar valuta asing, baik di pasar domestik maupun pasar internasional melalui berbagai skema keuangan.
"Kami akan terus melakukan intervensi secara tunai dan Domestic Non-Deliverable Forward di dalam negeri dan juga Non-Deliverable Forward NDF di pasar luar negeri di Hong Kong, di Singapura, di London, di New York, kami terus akan melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu," tuturnya.
Strategi kedua melibatkan optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik aliran modal masuk ke dalam negeri. Langkah ini bertujuan untuk menyeimbangkan tekanan arus keluar modal (outflow) yang terjadi di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN).
Koordinasi dengan pemerintah juga terus diperkuat, terutama dalam pembelian SBN di pasar sekunder. Hingga saat ini, total pembelian SBN oleh Bank Indonesia telah mencapai angka Rp123,1 triliun sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar keuangan.
"BI akan terus membeli SBN dari pasar sekunder. Ini koordinasi sudah awal tahun koordinasikan dan kita lakukan."
Langkah selanjutnya adalah menjaga likuiditas perbankan nasional yang tetap terjaga baik. Selain itu, otoritas moneter juga memperketat regulasi mengenai pembatasan pembelian valuta asing bagi individu untuk meredam spekulasi di pasar domestik.
"Yang dulunya US$100.000 dolar per orang per bulan kita turunkan US$50.000 dolar per orang per bulan," katanya.
Batas transaksi tersebut rencananya akan diturunkan kembali menjadi US$25.000 per bulan. Kebijakan ini mewajibkan adanya underlying transaksi atau bukti kebutuhan nyata bagi setiap pembelian dolar yang melebihi batas yang telah ditentukan tersebut.
Upaya diversifikasi mata uang juga menjadi prioritas BI melalui penguatan transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction). Salah satunya adalah mendorong penggunaan yuan dalam perdagangan dengan China guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
Bank Indonesia juga memperluas ruang bagi perbankan domestik untuk berpartisipasi dalam transaksi NDF di luar negeri. Terakhir, BI memperketat pengawasan terhadap bank dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian dolar dalam jumlah besar.
"Nomor tujuh adalah peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi kami kirim pengawas ke sana, koordinasi dengan Bu Frederica Widyasari dari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga," tandas Perry.
