Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menginstruksikan seluruh kadernya yang menjabat di posisi publik untuk meningkatkan kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat pada Jumat (24/4/2026). Arahan ini muncul menyusul aksi demonstrasi warga terhadap Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, terkait kebijakan dan gaya hidup mewah.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, menyampaikan perintah tersebut secara langsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Pihak internal partai menekankan pentingnya empati bagi kader yang duduk di kursi parlemen, kementerian, hingga kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Dan kepada seluruh kader Partai Golkar di jabatan apapun, tetapi jabatan publik, baik itu di parlemen maupun menjadi eksekutif di kementerian, atau di gubernur, kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, kami mengimbau sekaligus memberikan arahan DPP Partai Golkar, ayo kita peka terhadap suasana," kata Sekjen Partai Golkar M Sarmuji.
Pernyataan ini merupakan respons terhadap kritik publik yang mengarah pada Rudy Mas'ud sebagai kader Golkar. Partai berlambang pohon beringin tersebut menyatakan tidak mempersoalkan aspirasi yang disampaikan melalui jalur demonstrasi selama dilakukan dengan cara yang tepat.
"Jadi gini, setiap aspirasi enggak apa-apa disampaikan saja dengan baik ya," ujar Sarmuji.
Sarmuji menambahkan bahwa instruksi ini bertujuan agar tidak ada kesenjangan yang mencolok antara pejabat publik dan masyarakat. Penegasan diberikan agar penggunaan fasilitas negara maupun kehidupan pribadi tetap berada dalam batas kewajaran.
"Ayo kita peka terhadap kondisi masyarakat kita. Jangan sampai tampak berlebihan, baik itu yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya dinas," imbuh Sarmuji.
Gelombang protes terhadap Rudy Mas'ud dilaporkan terjadi di depan Kantor Gubernur Kaltim oleh Aliansi Perjuangan Kaltim. Berdasarkan laporan Nasional, massa menuntut penjelasan atas pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan yang menghabiskan anggaran Rp 25 miliar.
Aksi yang berlangsung pada Selasa (21/4/2026) tersebut sempat berakhir ricuh. Dilansir dari Nasional, Rudy Mas'ud meninggalkan lokasi demonstrasi pada Selasa malam dengan pengawalan ketat tanpa memberikan pernyataan resmi kepada massa maupun awak media yang telah menunggu respons terkait tuntutan tersebut.
