Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pengembangan wilayah Flores di Nusa Tenggara Timur menjadi pulau panas bumi atau geothermal island guna mengganti ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel. Langkah strategis ini diambil mengingat Flores memiliki potensi sumber daya panas bumi yang melimpah, Senin (14/4/2025).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, memproyeksikan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) akan mengambil alih peran pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di kawasan tersebut. Hal ini dilansir dari laporan Investortrust saat konferensi pers IIGCE 2025.
"Mudah-mudahan Flores itu insyaallah kita bisa jadikan geothermal island. Jadi di situ panas buminya luar biasa," ujar Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.
Pengalihan sumber energi ini didasari atas efisiensi biaya operasional yang signifikan, di mana harga energi panas bumi hanya mencapai US$ 9,5 cent per KWh. Angka ini jauh di bawah biaya penggunaan diesel yang berkisar antara US$ 40-50 cent per KWh, sehingga transisi tersebut diyakini menjadi solusi beban subsidi.
"Kalau bicara diesel, beban subsidi negara 1 tahun hanya untuk Flores saja, untuk substitusi BBM-nya adalah Rp 1 triliun. Ini untuk Flores saja. Nah, hal inilah yang menjadi upaya atau dorongan kita untuk bisa menggolkan panas bumi di Flores," ujar Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.
Eniya menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melakukan diskusi mendalam bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena. Berdasarkan evaluasi kondisi geografis wilayah, panas bumi merupakan satu-satunya sumber energi dasar (base load) yang paling memungkinkan di Flores dibandingkan tenaga hidro atau surya.
"Kalau bicara hidro, tidak ada, kurang lah, karena kondisinya panas dan tandus. Dan kalau mau dipasang solar cell, terlalu besar lahannya dan gak mungkin base load. Satu-satunya ya anugerah dari alam itu panas bumi," ungkap Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.
Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, pengembangan ini menghadapi tantangan sosial berupa gelombang protes dari masyarakat lokal, organisasi adat, dan kelompok gereja. Demonstrasi dilaporkan telah terjadi selama berbulan-bulan sebagai bentuk kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial di wilayah seperti Poco Leok, Wae Sano, dan Mataloko.
"Terus terang, saya sedang didemo di Flores. Kami sedang berkomunikasi intens dengan Pak Gubernur (Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena), mudah-mudahan nanti bisa cair di Flores," ujar Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.
Saat ini pemerintah terus mengupayakan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah guna memastikan kelanjutan proyek-proyek panas bumi di bawah naungan SK Kementerian ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 tersebut.
