Filipina Gabung Trans Borneo Power Grid Perkuat Pasokan Listrik Regional

Integrasi transmisi listrik Filipina ke dalam jaringan Trans Borneo Power Grid direncanakan untuk meningkatkan efisiensi distribusi energi di kawasan Asia Tenggara pada Selasa (12/5/2026). Dilansir dari Ekonomi, langkah strategis ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pusat pasokan listrik regional melalui pemanfaatan sumber energi domestik yang melimpah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pembangunan jaringan antara Indonesia dan Malaysia telah berjalan sebelum rencana perluasan ke Filipina dimulai. Kerja sama ini mencakup impor listrik dari pembangkit listrik tenaga air Malaysia untuk kebutuhan wilayah Kalimantan.

"Sekarang kan kita sudah bangun jaringan antara Malaysia-Indonesia. Sebentar lagi akan masuk Filipina," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pemerintah menilai kolaborasi interkoneksi lintas negara akan memberikan manfaat bagi pemerataan akses energi yang lebih andal dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah terpencil.

"Itu bagus. Harganya cengli [masuk akal]," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Suroso Isnandar memberikan catatan mengenai aspek teknis pembangunan infrastruktur menuju Filipina yang dinilai lebih rumit. Kebutuhan kabel bawah laut bertegangan tinggi menjadi tantangan utama dalam menghubungkan wilayah Borneo menuju Palawan atau Mindanao.

"MKI melihat rencana integrasi Filipina ke jaringan Trans Borneo Power Grid sebagai langkah strategis dan merupakan rencana jangka menengah-panjang yang perlu pendetailan," kata Suroso Isnandar, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI).

Suroso menekankan perlunya peta jalan nasional yang selaras dengan rencana transisi energi dan penguatan pasar listrik lintas negara agar Indonesia mendapatkan manfaat optimal.

"Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pembeli listrik atau jalur transit," kata Suroso Isnandar, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI).

Selain itu, penyesuaian aturan terkait mekanisme perdagangan listrik regional dan penanganan gangguan sistem menjadi prioritas yang harus segera disiapkan oleh pemerintah.

"Indonesia juga harus aktif dalam penyusunan standar teknis regional Asean, mulai dari grid code, proteksi sistem, cybersecurity, operasi sistem, pertukaran data, hingga penanganan gangguan lintas negara," kata Suroso Isnandar, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menyoroti kekayaan sumber energi Indonesia yang beragam sebagai modal utama menjadi pemasok kawasan. Ia mendorong penyelesaian payung hukum melalui regulasi energi baru terbarukan.

"Potensi Indonesia justru menjadi pusat pasokan listrik kawasan karena memiliki sumber energi besar dan macam-macam. Kalau dengan potensi yang sangat besar ini kita jadi pasar, ini sungguh terlalu," ujar Bisman Bhaktiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep).

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menambahkan bahwa aspek kelayakan ekonomi tetap menjadi penentu utama proyek interkoneksi ini.

"Jadi sejak awal harus ditetapkan transfer listriknya berapa besar. Perlu ada yang membeli. Kalau enggak ada yang membeli ya susah," kata Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR).

Fabby mempertanyakan kesiapan PLN dalam memasukkan rencana pembangunan jaringan transmisi ekspor listrik ke Singapura dalam agenda strategis perusahaan.

"Harusnya yang membangun adalah PLN kalau menurut Peraturan Menteri ESDM No 40/2025. Yang jadi pertanyaan adalah apakah PLN sudah memasukkannya ke dalam rencana?" kata Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR).