Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) bersama UN Women meluncurkan Kampanye Tahun Internasional Petani Perempuan pada Jumat (8/5/2026) untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah krisis iklim. Program ini diawali melalui dialog kebijakan dan pelatihan kepemimpinan di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Inisiatif global tersebut bertujuan meningkatkan suara serta peran strategis perempuan dalam mengembangkan sistem pertanian yang tangguh. Dilansir dari Lestari, program pemberdayaan ini direncanakan menyasar berbagai wilayah lain di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2026.
Perwakilan UN Women untuk Indonesia dan Penghubung ke ASEAN, Ulziisuren Jamsran, menekankan pentingnya penguatan basis komunitas melalui peran perempuan. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki petani perempuan dianggap krusial dalam menjawab tantangan pembangunan saat ini.
"Memberdayakan petani perempuan berarti memberdayakan komunitas. Pengetahuan, pengalaman, dan aksi berbasis komunitas yang mereka lakukan sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim dan ketahanan pangan, dua tantangan pembangunan terbesar saat ini," kata Ulziisuren Jamsran.
Jamsran menambahkan bahwa momentum Tahun Petani Perempuan ini berfungsi sebagai wadah untuk mengakui kontribusi nyata mereka. Selain itu, upaya ini dilakukan untuk meruntuhkan hambatan struktural yang selama ini menghambat kemajuan kaum perempuan di sektor agraria.
"Demi mewujudkan masa depan yang berkelanjutan bagi semua," imbuh Jamsran.
Para petani perempuan yang hadir dalam dialog kebijakan juga menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Mereka menilai pemajuan pertanian cerdas iklim memerlukan keterlibatan aktif dari kelompok perempuan serta generasi muda.
Ketua Aliansi Perempuan Indonesia Mandiri (APIR) Kabupaten Manggarai Barat, Siti Sadyatun, menyatakan perlunya edukasi praktis bagi para petani di lapangan. Hal ini mencakup metode penyimpanan benih tradisional dan penguatan lumbung pangan lokal.
"Sebagai perempuan, kami sangat membutuhkan informasi dan pengetahuan praktis tentang langkah-langkah konkret yang dapat kami lakukan untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim," ungkap Siti Sadyatun.
Data FAO menunjukkan perempuan memegang porsi 41 persen dari total tenaga kerja sektor pangan dan pertanian secara global. Namun, mereka sering kali menghadapi kondisi kerja yang buruk serta keterbatasan hak atas lahan.
Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal, mengungkapkan bahwa kerugian finansial akibat guncangan iklim tidak terbagi secara rata. Perempuan disebut menanggung beban ekonomi yang jauh lebih berat dibandingkan laki-laki.
"Dampak perubahan iklim tidak bersifat netral gender. Laporan FAO menunjukkan bahwa perempuan mengalami kerugian finansial yang lebih besar akibat guncangan iklim seperti gelombang panas atau banjir, bahkan mencapai miliaran dolar setiap tahun, dan mereka harus bekerja lebih panjang dibandingkan laki-laki," sebut Rajendra Aryal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian Indonesia melibatkan sekitar 14,81 juta pekerja perempuan atau setara 38 persen. FAO dan UN Women berkomitmen memberikan pelatihan keterampilan praktis mulai dari pengolahan produk bernilai tambah hingga literasi keuangan bagi kelompok ini.
