Penyediaan infrastruktur jalan tol di Indonesia saat ini tengah menghadapi hambatan besar terkait minat investasi dari para pelaku usaha. Dilansir dari Kompas, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dilaporkan mengalami kegagalan lelang meskipun berada di wilayah dengan potensi ekonomi yang tinggi.
Kesenjangan yang lebar antara besarnya biaya konstruksi dengan proyeksi keuntungan menjadi alasan utama pemerintah melakukan tinjauan ulang terhadap model kerja sama. Salah satu proyek yang kini menjadi pusat perhatian adalah rencana pembangunan Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat.
Padahal, jalur sepanjang 61,50 kilometer ini diproyeksikan sebagai penghubung krusial antara kawasan hunian di Bogor dengan pusat manufaktur di Karawang. Wilayah tersebut mencakup perumahan besar seperti Sentul City, Summarecon Bogor, dan Podomoro River View.
Selain hunian, koridor ini juga menjadi rumah bagi kawasan industri mapan seperti Karawang International Industrial City (KIIC), Olympic CBD, Mitrakarawang, dan Suryacipta City of Industry. Integrasi titik-titik pertumbuhan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh logistik secara signifikan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa kegagalan lelang pada ruas ini disebabkan oleh penilaian investor terhadap beban investasi yang dianggap tidak sebanding dengan imbal hasil. Walaupun diusulkan melalui skema prakarsa badan usaha (unsolicited), proyek ini tetap tertahan.
"Kondisi geopolitik dan ekonomi global yang belum stabil menambah keraguan pelaku usaha untuk menyuntikkan dana besar pada infrastruktur jalan tol," kata Dody.
Sebagai solusi atas keterbatasan pendanaan swasta, Dody Hanggodo mengungkapkan rencana pemerintah untuk menerapkan skema hibrida. Strategi ini melibatkan kombinasi antara pembangunan jalan tol untuk bagian yang komersial dan pelebaran jalan nasional untuk bagian yang kurang menarik bagi investor.
Model ini sebelumnya sudah mulai dijajaki pada proyek Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali. Fokus utama pemerintah adalah memprioritaskan anggaran negara untuk menangani jalur yang memiliki fungsi pelayanan publik namun kurang layak secara finansial bagi swasta.
"Gilimanuk-Mengwi itu seingat saya, tidak seluruh ruas jalan kita bikin tol, tapi cuman sebagian. Sebagian yang kira-kira itu cukup besar dan menarik si investor, itu dijalan-tolkan, sementara sisanya kita bikin jalan nasional. Jadi kita perlebar saja supaya nanti arus ke Gilimanuk tidak terhambat lagi," tutur Dody.
Langkah taktis tersebut diambil mengingat kondisi keuangan negara yang terbatas sehingga memerlukan penajaman prioritas. Berikut adalah rincian data beberapa proyek jalan tol yang masuk dalam skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU):
| Nama Proyek Tol | Panjang (km) | Investasi (Rp) | Status Terbaru |
|---|---|---|---|
| 75,82 | 14,26 Triliun | Tuntas dibangun | 96,84 |
| 25,4 Triliun | Lelang ulang ditunda | 21,50 | 21,3 Triliun |
| PPJT sejak 2023 | 60,36 | 34,75 Triliun | Tahap penawaran 2025 |
| 206,65 | 56 Triliun | Lelang ulang 2026 | 108 |
| 37 Triliun | Dilelang ulang | 18 | 25 Triliun |
| Berproses awal 2026 | 37,05 | 6,09 Triliun | Berproses |
Pemerintah berencana untuk terus menyesuaikan jadwal pelaksanaan proyek infrastruktur ini dengan perkembangan stabilitas ekonomi dunia. Harapannya, daya tarik investasi akan kembali meningkat seiring dengan membaiknya situasi geopolitik global.
"Harapannya, ketika situasi membaik, proyek-proyek yang saat ini dianggap tidak menarik akan kembali diminati oleh investor untuk mendukung konektivitas nasional secara menyeluruh," kata Dody.