Pemerintah mendapat desakan untuk mengevaluasi ekspansi pembangunan smelter nikel di Indonesia menyusul adanya ancaman krisis pasokan sulfur dan pembatasan kuota bijih nikel. Kondisi yang terjadi pada Kamis (7/5/2026) ini dinilai berisiko mengganggu keberlanjutan industri pengolahan mineral nasional.
Ketua Dewan Pengawas Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengungkapkan bahwa gangguan ketersediaan sulfur menjadi ancaman nyata bagi operasional smelter hidrometalurgi. Sebagaimana dilansir dari Ekonomi, sulfur merupakan material krusial dalam proses pengolahan High Pressure Acid Leaching (HPAL).
Masalah lain muncul dari sisi ketersediaan bahan baku utama berupa bijih nikel yang tercermin dari rendahnya persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). PT Weda Bay Nickel sebagai pemasok utama dilaporkan hanya mendapatkan kuota sekitar 12 juta ton untuk tahun 2026, padahal usulan produksinya mencapai 42 juta ton.
Data tahun 2025 menunjukkan terdapat 61 unit smelter pirometalurgi (RKEF) dan 12 unit smelter HPAL yang sudah beroperasi. Selain itu, terdapat 50 proyek RKEF serta 23 proyek HPAL tambahan yang saat ini masih dalam tahap konstruksi di berbagai wilayah.
Rizal memproyeksikan kebutuhan bijih nikel tahunan akan melonjak hingga kisaran 450 juta sampai 500 juta ton jika seluruh fasilitas tersebut beroperasi secara penuh. Kondisi ini dikhawatirkan akan mempercepat habisnya cadangan mineral strategis Indonesia.
"Cadangan nikel yang ada diperkirakan hanya cukup untuk umur tambang sekitar 11 sampai 15 tahun," katanya saat dihubungi Bisnis, dikutip Kamis (7/5/2026).
Lonjakan jumlah smelter ini dianggap sebagai dampak dari pemberian izin pembangunan yang terlalu masif oleh Kementerian Perindustrian dalam beberapa tahun terakhir. Rizal menekankan pentingnya aspek ketahanan sumber daya dibandingkan sekadar mengejar nilai investasi semata.
Terkait rantai pasok global, industri nikel dalam negeri saat ini masih sangat bergantung pada sulfur impor dari wilayah Timur Tengah. Situasi ini menempatkan perusahaan pada risiko tinggi di tengah memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
"Terganggunya supply chain akibat konflik AS-Israel versus Iran ini belum dapat diperkirakan kapan akan berakhir," katanya.
Sebagai solusi jangka panjang, Rizal mendorong optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik untuk menghasilkan sulfur sebagai produk sampingan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus mengamankan kebutuhan industri pengolahan mineral lainnya seperti bauksit.
"Pemerintah harus mulai berpikir mengembangkan potensi gas dalam negeri sehingga sulfur sebagai by product bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pengolahan dan pemurnian mineral, baik nikel, bauksit, maupun komoditas lainnya," ujar Rizal.
