Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (29/5/2026).
Langkah taktis ini diambil pemerintah untuk menekan biaya operasional pembangkit listrik berbasis minyak atau diesel, menyusul jatuhnya nilai mata uang rupiah hingga menembus level Rp 17.800 per dolar AS, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa akselerasi pembangunan PLTS ditargetkan mencapai 100 gigawatt (GW) dan mencakup program dedieselisasi di wilayah terpencil serta kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) demi memperkuat ketahanan energi nasional.
"(Mempercepat) eksekusi arahan Pesiden untuk PLTS 100GW. Jadi kalau ini PLTS 100GW, ya berarti kan kita memanfaatkan energi matahari untuk ketersediaan energi di dalam negeri," ungkap Yuliot di kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).
Guna memberikan payung hukum bagi proyek berskala besar yang melibatkan lintas kementerian ini, Kementerian ESDM kini tengah merampungkan rancangan Peraturan Presiden terkait.
Sebagai tahap awal, pemerintah memprioritaskan pembangunan PLTS sebesar 17GW yang dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai, di mana Kementerian ESDM bersama Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi lahan siap verifikasi di Pulau Jawa.
Selain proyek tersebut, program dedieselisasi juga difokuskan untuk mengganti pembangkit berbahan bakar diesel yang memakan biaya tinggi akibat fluktuasi harga global, terutama di wilayah Indonesia timur.
"Jadi untuk dedieselisasi ini kan seperti di wilayah maluku itu pada umumnya pembangkit kita berasal dari diesel," pungkas Yuliot.
