Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) tetap berjalan di Jakarta pada Selasa (19/5/2026) sebagai strategi pemenuhan energi nasional. Langkah diversifikasi ini dilakukan beriringan dengan pengembangan compressed natural gas (CNG) untuk menyubstitusi liquefied petroleum gas (LPG).
Strategi tersebut dirancang pemerintah sejak awal guna menjangkau seluruh sektor ekonomi, mulai dari pemenuhan kebutuhan industri hingga masyarakat umum. Upaya ini diproyeksikan mampu menekan angka impor LPG yang tinggi sekaligus mengurangi beban subsidi energi pada anggaran negara, seperti dilansir dari Industri.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, menjelaskan bahwa kelanjutan investasi proyek hilirisasi batubara ini sekarang berada di bawah pertimbangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
"Setahu saya itu masih jadi investasi yang dipertimbangkan oleh Danantara, ya," ujar Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.
Pemerintah mencatat salah satu lokasi proyek DME tersebut saat ini bahkan sudah berhasil memasuki tahapan peletakan batu pertama atau groundbreaking. Sementara itu, dinamika perhatian publik dan media massa dinilai menjadi faktor utama di balik menguatnya pembahasan pemanfaatan CNG belakangan ini.
"Kan kemarin sudah ada satu lokasi (groundbreaking), kan? Ya, kalau CNG naik dan turunnya kan tergantung pemberitaan teman-teman di sini. Kalau diberitakan naik, kalau (tidak) turun gitu," imbuh Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.
Secara teknis, Kementerian ESDM memiliki peran untuk mengusulkan kebijakan serta regulasi pendukung dalam pelaksanaan program diversifikasi energi ini. Kendati demikian, seluruh keputusan final terkait eksekusi proyek komersial tersebut sepenuhnya bergantung pada analisis investasi Danantara.
"Kalau kita kan mengusulkan, ya. Cuma apakah itu dieksekusi atau tidak, Danantara yang ngerti," kata Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.
Kementerian ESDM menilai pengurangan ketergantungan impor tidak bisa bertumpu pada satu jenis energi substitusi seperti CNG saja karena produksi LPG domestik yang terbatas. Saat ini, kemampuan produksi LPG dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 20 persen dari total keseluruhan kebutuhan nasional.
"Saya kira kan enggak mungkin itu akan bisa diselesaikan hanya dengan CNG, kan? Masih ada bauran macam-macam. LPG pun kita juga produksi sekitar 20% dari kebutuhan. Bukan kita enggak bisa produksi LPG, tapi memang jumlahnya terbatas," tutur Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.
Melalui kebijakan ini, pemerintah tetap membuka peluang bagi pengembangan berbagai jenis teknologi substitusi gas lain demi memperkuat kemandirian energi nasional jangka panjang. Diversifikasi variasi sumber energi dinilai menempatkan posisi Indonesia menjadi lebih baik.
"Jadi LPG ada, masih terus kita produksi, kemudian nanti ada CNG itu, terus nanti ada DME dan beberapa kemungkinan-kemungkinan lain harus dibuka opsi-opsinya. Makin kita ada variasi dan ada sumber-sumber yang banyak bagus buat kemandirian," pungkas Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.
