Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong perluasan lahan perkebunan dan pembangunan pabrik bioetanol baru guna mengejar target implementasi campuran bensin dengan bioetanol 20 persen atau E20 pada tahun 2028, dilansir dari Ekonomi pada Kamis (30/4/2026).
Langkah strategis ini dilakukan untuk mengatasi tantangan keterbatasan bahan baku dalam mencapai target yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025. Pemerintah memprioritaskan pengembangan area produksi di wilayah luar Pulau Jawa.
Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa regulasi saat ini menetapkan target minimal untuk pemanfaatan bahan bakar nabati tersebut.
"Minimal, E10 itu minimal. Sehingga E20 boleh, E30 dan seterusnya," kata Eniya Listiani Dewi, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.
Eniya menekankan pentingnya ketersediaan suplai untuk mendukung rencana pemerintah dalam meningkatkan porsi campuran bioetanol dalam bensin di masa depan.
"Mendukung pertumbuhan hulu di tanaman dan pabrik di lokasi luar Jawa. Makin banyak bahan baku yang harus disediakan," tutur Eniya Listiani Dewi, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.
Sebagai bentuk implementasi nyata, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) telah menyepakati tiga nota kesepahaman (MoU) dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk pada Senin (27/4/2026).
Kerja sama tersebut mencakup revitalisasi pabrik bioetanol berbasis multi-feedstock di Lampung, pembangunan unit produksi baru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara. Upaya kolektif ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Dalam kesempatan tersebut, Eniya kembali menegaskan bahwa percepatan infrastruktur dan pasokan harus dilakukan secara masif untuk menghindari penundaan program.
"Karena itu, kolaborasi seperti yang dilakukan hari ini menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan produksi, kepastian offtaker, serta ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga terus menyederhanakan regulasi agar pelaku usaha dapat bergerak lebih cepat," ujarnya Eniya Listiani Dewi, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.
Sinergi lintas sektor ini membagi peran masing-masing pihak, di mana PTPN III fokus pada penyediaan feedstock perkebunan, Medco pada infrastruktur industri, dan Pertamina melalui PNRE pada hilirisasi produk energi bersih.
