Ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen sepanjang kuartal I-2026 yang didorong secara signifikan oleh realisasi belanja negara sebagai upaya pemulihan pascapandemi. Dilansir dari Detik Finance, Kamis (14/5/2026), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pengeluaran pemerintah menjadi penopang utama di tengah tekanan sektor ketenagakerjaan.
Peningkatan aktivitas ekonomi ini dipicu oleh belanja pemerintah yang melonjak hingga 21,81 persen pada periode tersebut. Selain itu, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,52 persen, investasi sebesar 5,96 persen, sementara sektor ekspor dan impor masing-masing naik 0,9 persen serta 7,18 persen.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk mengembalikan stabilitas ekonomi, terutama bagi kelas menengah. Ia menilai pengeluaran negara berfungsi sebagai pemicu awal bagi komponen ekonomi lainnya.
"Kita nggak pernah melihat ada peningkatan ya, aktivitas pengeluaran pemerintah setinggi ini. Nah ini, kalau kita bicara mengenai mazhab. Mazhabnya itu mazhab Keynes. Jadi bagaimana pemerintah dalam hal ini, berusaha untuk men-jumpstart ekonomi. Kenapa sih harus di-jumpstart? Jadi, jadi kita pas COVID itu 2020, industri kita itu sebenarnya dalam keadaan yang tertekan," ungkap Fithra, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah.
Fithra memberikan perbandingan bahwa pada kuartal I-2025, investasi hanya tumbuh 2,12 persen dan belanja negara mengalami kontraksi 1,3 persen. Namun, dorongan belanja pada tahun ini terbukti mampu menguatkan investasi hingga ke angka 5,96 persen melalui efek berganda.
"Kalau importnya turun, artinya kita bisa produksi lebih banyak, sehingga kebutuhan-kebutuhan import masyarakat itu bisa dipenuhi dari dalam negeri, sehingga nggak perlu import. Ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini yang disebut sebagai economic multiplier effect. Jadi, ini adalah penjelasan 5,61% pemerintah spending, karena pemerintah sadar bahwa masyarakat ini masih perlu dorongan, tapi kedepannya tentunya, ini bukan hanya pemerintah ya," jelas Fithra, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah.
Meskipun belanja negara memberikan dampak instan, Fithra mengingatkan bahwa ketergantungan pada APBN tidak bisa dilakukan selamanya. Hal ini dikarenakan kontribusi belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berkisar 6,72 persen, jauh di bawah konsumsi rumah tangga yang mencapai 54,36 persen.
"Makanya pemerintah sekarang juga punya private sectors, private actors, private entities, punya Danantara sebagai investment collaborators, teman-teman KADIN, pengusaha, segala macam, ini bisa jump in di sini," ujar Fithra, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah.
Pemerintah kini berfokus pada penguatan industrialisasi domestik untuk menekan impor dan menjaga momentum pertumbuhan. Kolaborasi dengan sektor swasta dan investor daerah menjadi kunci untuk mempertahankan tren positif ekonomi nasional tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara.
