Ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama tahun 2026 yang didorong oleh tingginya konsumsi masyarakat selama momentum Ramadan dan Lebaran. Capaian tersebut dipicu oleh berbagai stimulus pemerintah yang menjaga daya beli warga di tengah periode musiman tersebut.
Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi, menilai angka pertumbuhan tersebut belum menunjukkan kekuatan fundamental ekonomi nasional yang sesungguhnya. Dilansir dari Suara, perolehan PDB lebih banyak disokong oleh faktor musiman dan intervensi fiskal dibandingkan penguatan sektor investasi jangka panjang.
"Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama cukup bagus, 5,61 persen. Apa sih yang menopang pertumbuhan ekonomi kuartal pertama? Oh, lebaran, ya, kemarin bulan puasa dan lebaran. Itu yang menopang," kata Ibrahim kepada Suara.com, Kamis (7/4/2026).
Meskipun konsumsi rumah tangga tetap menjadi pilar utama Produk Domestik Bruto (PDB), struktur ekonomi saat ini dianggap rentan. Ibrahim menekankan pentingnya keseimbangan antara daya beli masyarakat dengan masuknya modal pada sektor-sektor produktif.
"Kemudian harus diingat bahwa yang menopang PDB itu adalah konsumsi masyarakat, daya beli, ya kan? Pemerintah melakukan ini, melakukan stimulus, ya, intervensi berupa BLT, ya, dana BOS, dan lain-lain, ya. Sehingga apa? Sehingga kita pertumbuhan ekonominya bagus, di 5,61 persen," terangnya.
Ketergantungan pada bantuan sosial dan subsidi disebut bisa mendongkrak angka pertumbuhan secara instan. Namun, hal tersebut tidak secara otomatis menjadi indikator bahwa kondisi kesehatan ekonomi secara struktural sudah membaik.
"Tapi 5,61 persen itu tidak berarti bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja, gitu lho. Karena kita dari daya belinya, dari daya beli masyarakat, bukan dari investasi," katanya.
Ibrahim membandingkan model pertumbuhan saat ini dengan era Orde Baru atau kondisi di Tiongkok yang menitikberatkan pada investasi sektor industri. Menurutnya, pertumbuhan berbasis modal dapat menciptakan kapasitas produksi dan lapangan kerja yang lebih luas melalui industri padat karya.
"Orde Baru itu kan 60 persen itu kan dari investasi, kan? Kayak di Tiongkok itu 60 persen. Sehingga apa? Padat karya. Jadi modal masuk, kemudian membikin satu perusahaan, kemudian masyarakat bekerja," jelas Ibrahim.
Intervensi pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dipandang sebagai cara termudah untuk mengatrol angka pertumbuhan dalam jangka pendek. Semakin masif intervensi yang dilakukan, maka angka konsumsi masyarakat akan cenderung meningkat.
"Nah, sehingga kalau konsumsi masyarakat, pemerintah bisa mengatrol, dengan cara apa? Dengan cara BLT, ya kan? Bantuan tunai, ya kan? Semakin banyak bantuan tunai, semakin banyak intervensi," katanya.
Selain bantuan tunai, pemerintah juga memberikan berbagai insentif pada sektor transportasi udara, darat, dan laut selama periode mudik Lebaran. Hal ini memperkuat daya beli masyarakat di sektor jasa selama masa libur panjang tersebut.
"Kemudian bonus untuk kemarin adalah untuk transportasi udara, ya kemudian darat, laut, kan pada saat lebaran," tutur Ibrahim.
Pola pertumbuhan yang mengandalkan gaya hidup atau konsumsi masyarakat dinilai sebagai instrumen yang paling sederhana untuk dimanipulasi melalui stimulus. Fondasi ekonomi yang kuat memerlukan pergeseran fokus ke arah penciptaan lapangan kerja produktif.
"Pembentukan PDB dari gaya masyarakat itu paling mudah. Tinggal stimulus saja, tinggal dibagi-bagi saja, ya sehingga akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di 5,61 persen," pungkasnya.
