Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 Kontraksi 0,77 Persen di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 Kontraksi 0,77 Persen di Tengah Pelemahan Rupiah
Foto: Ilustrasi Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 Kontraksi 0,77 Persen di Tengah Pelemahan Rupiah.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen secara kuartalan (qtq) pada triwulan I-2026 yang diumumkan di Jakarta pada Selasa (5/5/2026). Penurunan performa domestik ini terjadi di tengah klaim pertumbuhan tahunan sebesar 5,61 persen yang dinilai merupakan dampak efek basis rendah tahun sebelumnya.

Data BPS menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai angka Rp 6.187,2 triliun, sementara PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 3.447,7 triliun. Capaian ini dilansir dari Suara menunjukkan kelesuan produktivitas nasional pasca berakhirnya periode perayaan akhir tahun.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan rincian mengenai perbandingan data pertumbuhan ekonomi tersebut secara tahunan dalam konferensi pers.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 bila dibandingkan triwulan I-2025 tumbuh 5,61 persen," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

Penegasan mengenai terjadinya pengerutan ekonomi secara triwulanan tetap disampaikan oleh pihak otoritas statistik meskipun angka tahunan terlihat meningkat dari periode sebelumnya yang hanya sebesar 4,87 persen.

"Secara triwulanan, ekonomi Indonesia triwulan I-2026 mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen," aku Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

Kondisi perlambatan ekonomi ini bertepatan dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis baru. Berdasarkan data Bloomberg pada Selasa (5/5/2026), mata uang Garuda dibuka melemah 13 poin atau 0,07 persen ke posisi Rp17.407 per dolar AS.

Rupiah secara konsisten terus berada di atas level Rp17.000 sejak April 2026 dengan fluktuasi yang cenderung menurun dalam beberapa hari terakhir perdagangan. Pelemahan ini menambah beban bagi stabilitas ekonomi nasional di awal tahun 2026.

Artikel terkait

Rekomendasi