Ekonom Center Of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memperingatkan bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah mengancam stabilitas ekonomi domestik Indonesia pada Selasa (12/5/2026). Eskalasi konflik tersebut mulai menekan nilai tukar rupiah dan memperberat beban fiskal pemerintah melalui kenaikan biaya energi global.
Kondisi ini diperparah oleh gangguan jalur distribusi strategis di Selat Hormuz yang memicu lonjakan biaya logistik serta harga minyak mentah. Dampak eksternal tersebut memicu pelebaran deviasi kurs rupiah yang sempat menyentuh angka Rp17.289 hingga Rp17.400 per dolar AS pada April 2026, jauh melampaui asumsi RAPBN sebesar Rp16.500.
"Eskalasi ketegangan di Timur Tengah, terutama yang melibatkan AS, Israel, dan Iran, meningkatkan risiko gangguan di Selat Hormuz. Dampaknya langsung terasa pada biaya logistik dan harga energi global,ÔÇØ ungkap Yusuf Rendy kepada B-Universe, Selasa (12/5/2026).
Penurunan Indeks Keyakinan Konsumen dari 127 menjadi 122,9 pada Maret 2026 menjadi sinyal kewaspadaan meski pertumbuhan ekonomi nasional masih tercatat kuat. Fenomena arus modal keluar atau capital outflow juga menandakan adanya kekhawatiran pelaku pasar terhadap struktur ekonomi nasional saat ini.
ÔÇ£Deviasi ini tidak kecil karena berdampak langsung terhadap biaya impor industri, pembayaran utang valas korporasi, dan beban subsidi pemerintah,ÔÇØ jelas Yusuf Rendy, Ekonom CORE.
Kenaikan harga minyak dunia menempatkan APBN dalam posisi sulit karena Indonesia berstatus sebagai importir neto minyak. Berdasarkan data yang dilansir dari Investor Daily, anggaran subsidi BBM dan listrik serta cicilan bunga utang luar negeri akan membengkak seiring pelemahan kurs dan kenaikan harga komoditas energi.
ÔÇ£Logikanya sederhana. Ketika harga minyak naik, subsidi energi meningkat dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di saat yang sama, rupiah yang melemah membuat pembayaran impor dan utang valas (valuta asing, red) menjadi lebih mahal,ÔÇØ katanya.
Analisis CORE menunjukkan adanya risiko tekanan kembar berupa defisit fiskal dan pelebaran tekanan pada neraca pembayaran yang terjadi secara simultan. Hal ini dapat menyempitkan ruang fiskal pemerintah untuk mendanai program pembangunan nasional lainnya di masa mendatang.
ÔÇ£Jadi, klaim resiliensi memang masih valid pada level agregat, tetapi pada level transmisi mikro ekonomi domestik sebenarnya cukup rentan,ÔÇØ pungkas Yusuf Rendy.
