Bisnis.com, JAKARTA - Sejak awal 2026 dibuka dengan satu kenyataan yang sulit disangkal: ekonomi global bergerak sangat dinamis. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah semakin membara bukan sekadar isu politik, tetapi telah mengguncang stabilitas ekonomi dunia. Volatilitas meningkat, sentimen pasar memburuk, dan ketidakpastian yang eskalatif selalu menghantui hampir seluruh negara di seantero dunia.
Kondisi ini nyata-nyata telah berdampak pada kenaikan harga minyak dunia, memicu inflasi, menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar dan suku bunga, yang pada gilirannya juga akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak dan tekanan terhadap nilai tukar menjadi dampak paling nyata. Hal ini tentu akan menimbulkan tekanan yang kuat bagi keberlanjutan fiskal sehingga perlu upaya mitigasi yang solid.
Di tengah gejolak global ini, APBN tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai alat belanja rutin. APBN harus menjadi garda depan untuk meredam dampak guncangan eksternal, memastikan pembangunan tidak tersendat, dan memberi perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan. Namun, semua itu harus tetap dijalankan secara terukur dan terkendali agar ruang fiskal tetap terjaga.
Untuk mendukung peran strategis tersebut, pola belanja harus didesain lebih responsif dan efektif. Selama bertahun-tahun, pola belanja kita masih menghadapi masalah klasik, pola belanja yang selalu lambat di awal dan pada akhirnya terakumulasi pada akhir tahun. Hal ini menciptakan ilusi stimulus yang datang terlambat sehingga multiplier effect-nya tidak optimal (slow-low).
Fenomena slow-low ini membuat belanja kurang responsif dalam menjaga momentum sehingga dorongan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ini menjadi tidak optimal. Efek stimulus terlambat baru terasa ketika tahun anggaran akan berakhir dan multiplier effect-nya baru dirasakan di tahun mendatang.
Kondisi inilah yang mendorong perlunya perubahan ÔÇ£cara kerjaÔÇØ APBN dalam merealisasikan belanjanya. Tahun 2026 menandai perubahan penting. Pemerintah mendorong percepatan belanja sejak awal tahun, yang bertujuan merubah pola belanja dari semula slow-low menjadi quick -high. Dengan pola yang quick-high tersebut diharapkan belanja negara lebih responsif sesuai kebutuhan sehingga dapat memberikan dorongan ekonomi yang lebih cepat dan merata di setiap triwulan sehingga dampaknya akan lebih optimal bagi masyarakat dan perekonomian dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang prudent dan sustainable, defisit dijaga dibawah 3% PDB.
Syukur Alhamdulillah perubahan pola tersebut sudah mulai terjadi. Realisasi triwulan I/2026 menunjukkan realisasi belanja negara tumbuh signifikan 31,4% (YoY), jauh melampaui capaian tahun sebelumnya yang hanya 1,4% (YoY). Sementara ini pada sisi pendapatan negara juga tumbuh tinggi mencapai 10,5% (YoY), di mana penerimaan pajak tumbuh kuat 20,7% (YoY). Capaian pendapatan ini juga melesat jauh melampaui realisasi tahun lalu yang masih mengalami konstraksi 17,5% untuk pendapatan dan 18,8% untuk penerimaan pajak. Memang konsekuensinya defisit melebar menjadi 0,93% PDB lebih lebar dari periode yang sama tahun lalu sebesar 0,41% PDB. Namun, yang perlu diingat pelebaran defisit pada triwulan I ini tidak bisa serta merta dimaknai bahwa defisit pada akhir tahun 2026 akan menjadi tidak terkendali.
Upaya yang ditempuh pemerintah ini, semata-mata untuk mengubah pola belanja agar lebih cepat di awal dan lebih merata pada setiap triwulan dengan tetap dalam koridor mengendalikan defisit dalam batas aman.
Secara kasat mata, perubahan pola pada triwulan I ini sudah terjadi, inilah bukti bahwa APBN ÔÇ£bekerja lebih cepat, lebih merata dan tetap terukurÔÇØ sehingga akan berkontribusi yang optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut.
Pertama, belanja yang responsif dan antisipatif untuk meredam berbagai goncangan (dampak gejolak global, penanganan pasca bencana). Kedua, belanja sebagai outomatic stabilizer (menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi). Ketiga, belanja sebagai protect the poor (eksekusi program perlindungan sosial tepat waktu untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan)
Keempat, belanja sebagai agent of development (mendukung terlaksananya berbagai program unggulan dapat berjalan optimal). Kelima, belanja sebagai stimulus untuk menopang pertumbuhan, sehingga aktivitas ekonomi berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi. fiskal yang lebih ekspansif, guna menjaga momentum ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Saat ini perubahan pola belanja sudah mulai terjadi, belanja dipercepat, dan merata, pemerintah juga harus memastikan pengeluarannya lebih tertata. Karena itu, belanja-belanja pendukung yang tidak mendesak dan tidak prioritas dipertajam dan refocussing, mulai dari perjalanan dinas, rapat, penggunaan jasa konsultan, hingga pengadaan barang yang tidak berkaitan langsung dengan layanan utama. Kebijakan work from home dan penyederhanaan sejumlah program, menunjukkan bahwa percepatan belanja tetap disertai pengawasan dan pengendalian (quality control) yang baik.
Dengan belanja pemerintah yang bergerak lebih cepat dan merata serta menyentuh berbagai sektor sejak awal tahun, dorongan ke perekonomian diharapkan bisa langsung terasa.
Kebijakan ini menjadi salah satu penyangga aktivitas ekonomi pada triwulan I/2026, yang diperkirakan mampu tumbuh sekitar 5,5% atau lebih tinggi. Sebuah angka yang memberi sinyal bahwa ekonomi domestik tetap kokoh, bahkan ketika tekanan global masih membayangi.
Ke depan, peran belanja pemerintah yang semakin cepat, merata dan terukur serta tepat sasaran membuka ruang optimisme bagi kinerja ekonomi sepanjang 2026. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di kisaran 5,5%ÔÇö6,0%, dengan konsumsi masyarakat tetap menjadi penggerak utama berkat dukungan perlindungan sosial dan harga yang lebih stabil.
Di saat yang sama, investasi diperkirakan dapat diakselerasi terus mengalir seiring terjaganya kepercayaan dunia usaha dan iklim ekonomi yang relatif kondusif. Dengan kombinasi kebijakan yang responsif dan pondasi ekonomi yang solid, Indonesia memiliki modal kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan lebih tinggi dengan defisit fiskal yang prudent berkelanjutan sepanjang tahun.
