Pelaku pasar dan pengusaha nasional masih ragu melakukan ekspansi menyusul adanya ketidakpastian regulasi yang dipicu oleh persoalan komunikasi pemerintah di tengah gejolak global. Tantangan penataan iklim usaha dalam negeri ini disampaikan oleh Ekonom Perbanas, Aviliani, dalam acara The Forum di Hotel Mulia pada Selasa (26/5/2026).
Pemerintah membutuhkan peran swasta yang mencakup 80 persen terhadap perekonomian nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan swasta menjadi krusial mengingat target investasi nasional melonjak dari Rp 6.900 triliun pada 2025 menjadi Rp 7.500 triliun pada 2026, seperti dilansir dari Investor Daily.
Akselerasi investasi dan perdagangan global ini juga dibarengi peningkatan kontribusi BUMN atau Danantara dari 9 persen menjadi 15 persen. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan realisasi investasi triwulan I 2026 mencapai Rp 498,8 triliun, tumbuh 7,2 persen secara tahunan.
"Oleh karena itu, berilah iklim yang kondusif kepada swasta, karena itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi," ucap Aviliani, Ekonom Perbanas.
Perbaikan iklim usaha dinilai krusial untuk mengakomodasi minat investasi asing di Indonesia saat ketidakpastian global terjadi. Pembenahan sektor domestik diproyeksikan memberikan keuntungan besar bagi ekonomi nasional setelah konflik global mereda.
"Di tengah ada berbagai persoalan global, sebenarnya kalau kita bisa beresin domestik, nanti ketika perang itu sudah selesai, kita akan mendapatkan manfaat itu," terang Aviliani, Ekonom Perbanas.
Kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini tecermin baik lewat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen dan inflasi 2,4 persen. Kendati demikian, muncul kesenjangan berupa sikap gamang investor yang belum menaruh dana di pasar keuangan domestik.
"Jangan-jangan dia lari itu dalam arti dipindahkan ke negara lain, atau dia investasi di negara lain. Ini yang mungkin menurut saya ada gap antara stabilitas makro dengan market confidence," ujar Aviliani, Ekonom Perbanas.
Pemerintah disarankan memperbaiki cara komunikasi karena penerbitan regulasi baru tanpa sosialisasi jelas sering memicu kegaduhan. Dampak dari kurangnya kejelasan ini berujung pada penurunan daya tarik investasi di Indonesia.
"Yang tadinya mau investasi, dia tidak jadi investasi. Nah ini perlu dijaga, karena itu akan mempengaruhi nilai tukar, itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi," pungkas Aviliani, Ekonom Perbanas.
