Pemerintah baru saja mengumumkan kebijakan stimulus fiskal yang bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat pada paruh kedua tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global yang masih membayangi.
Meskipun kebijakan tersebut telah resmi diluncurkan, sejumlah pengamat ekonomi memberikan catatan kritis terhadap efektivitasnya di lapangan. Salah satunya adalah Ahmad Tauhid, Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
Sorotan Ekonom Terhadap Efektivitas Stimulus Pemerintah
Ahmad Tauhid menilai bahwa dampak dari insentif fiskal yang diberikan pemerintah saat ini masih tergolong sangat terbatas bagi masyarakat luas. Menurut pengamatannya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menjadi solusi jitu untuk mendongkrak konsumsi secara signifikan.
Salah satu poin yang ia soroti adalah kebijakan mengenai insentif harga tiket pesawat yang sempat menjadi perhatian publik. Walaupun langkah pemberian stimulus pada sektor transportasi udara ini terbilang positif, Tauhid menganggap nilainya masih jauh dari harapan.
Beberapa faktor utama yang dinilai menghambat efektivitas insentif fiskal tersebut antara lain adalah:
- Kenaikan Harga Minyak Dunia: Fluktuasi harga energi di pasar global secara langsung berdampak pada biaya operasional sektor transportasi yang sulit diredam hanya dengan insentif kecil.
- Tekanan Inflasi: Laju inflasi yang terus bergerak naik membuat daya beli riil masyarakat tetap tertekan meski sudah diberikan potongan harga atau insentif.
- Harga Avtur yang Tinggi: Biaya bahan bakar pesawat atau avtur yang melonjak menjadi beban berat bagi maskapai sehingga harga tiket sulit untuk ditekan lebih rendah.
- Cakupan Insentif yang Kecil: Persentase bantuan fiskal dianggap belum sebanding dengan lonjakan biaya kebutuhan hidup lainnya yang harus ditanggung warga.
Tauhid menjelaskan bahwa kenaikan biaya operasional akibat faktor eksternal seringkali jauh lebih tinggi daripada subsidi yang diberikan pemerintah. Hal ini menyebabkan penurunan harga di tingkat konsumen menjadi tidak terlalu terasa bagi masyarakat umum.
"Kenaikan harga pesawat dan avtur tidak bisa dicegah karena faktor global jauh lebih dominan," ujar Tauhid saat memberikan keterangan pada Jumat (29/5/2026). Kondisi tersebut membuat harga tiket di pasar tetap bertahan di level yang tinggi dan tidak mengalami penurunan yang drastis.
Mencari Alternatif Kebijakan yang Lebih Berdampak
Dalam pandangannya, pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam dan mulai mencari celah kebijakan lain yang memiliki pengaruh lebih luas. Fokus pemberian insentif sebaiknya dialihkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian masyarakat banyak.
Tauhid menyarankan agar stimulus diarahkan pada komponen pengeluaran yang efek dominonya lebih besar daripada sekadar harga tiket pesawat. Baginya, ada beberapa instrumen kebijakan yang jauh lebih efektif dalam menjaga tingkat konsumsi rumah tangga saat ini.
Berikut adalah usulan sektor yang sebaiknya mendapatkan prioritas insentif agar lebih terasa manfaatnya:
- Subsidi Listrik: Bantuan pada sektor energi rumah tangga ini dinilai memiliki jangkauan yang sangat luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Kebutuhan Pokok: Pengendalian harga pangan dan pemberian insentif pada rantai distribusi bahan pokok akan sangat membantu menjaga daya beli warga.
- Bantuan Sosial (Bansos): Penyaluran bantuan langsung secara tepat sasaran terbukti menjadi instrumen paling cepat untuk menjaga konsumsi kelompok ekonomi bawah.
Tauhid menegaskan bahwa insentif listrik dan bantuan bahan pokok memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam struktur pengeluaran bulanan masyarakat. Jika sektor-sektor ini diperkuat, maka beban ekonomi yang dirasakan warga akan berkurang secara nyata.
Langkah-langkah strategis ini dianggap lebih mendesak dibandingkan fokus pada sektor transportasi udara yang pengaruhnya terhadap inflasi secara keseluruhan tidak terlalu signifikan. Optimalisasi anggaran fiskal pada sektor krusial menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi di masa mendatang.
Data Terkait Kebijakan Fiskal dan Ekonomi 2026
Pemerintah sendiri telah memetakan berbagai jenis stimulus yang direncanakan sepanjang tahun 2026 untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi. Berbagai sektor mulai dari industri plastik hingga energi telah masuk dalam daftar penerima fasilitas pajak dari negara.
Tabel di bawah ini merangkum beberapa kebijakan insentif fiskal yang tengah menjadi fokus perhatian pemerintah:
| Jenis Insentif | Target Sektor / Produk | Durasi / Keterangan |
|---|---|---|
| Bea Masuk 0% | LPG & Produk Plastik | Berlaku selama 6 bulan |
| Tax Holiday | Investasi Industri Strategis | Program Insentif Fiskal 2026 |
| Subsidi Transportasi | Tiket Pesawat & Avtur | Upaya menekan harga Semester II |
| Pajak Korporasi | Wajib Pajak Besar & Kaya | Perluasan basis pajak baru |
Data di atas menunjukkan keragaman upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar melalui instrumen perpajakan dan bea masuk. Namun, tantangan berupa naiknya harga BBM dan elpiji tetap menjadi faktor risiko yang harus diwaspadai dalam memantau angka inflasi tahunan.
Di sisi lain, daya beli yang lesu bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi tren global yang terlihat dari pergerakan konsumsi di negara maju. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk terus adaptif dalam menyusun strategi fiskal yang tidak hanya populis tetapi juga tepat guna.
Ke depannya, efektivitas stimulus akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyelaraskan kebijakan tersebut dengan kondisi produktivitas di sektor manufaktur. Fokus pada perlindungan daya beli kelas menengah dan bawah tetap menjadi prioritas utama agar roda ekonomi terus berputar.
