Gagasan pemerintah memusatkan ekspor komoditas sumber daya alam strategis lewat satu lembaga baru dinilai bukan solusi tepat untuk mengatasi manipulasi data ekspor. Langkah tersebut justru dikhawatirkan memicu ketidakpastian pasar global, seperti dilansir dari Money pada Kamis (21/5/2026).
Kritik tersebut muncul setelah adanya rencana pengalihan ekspor komoditas strategis seperti kelapa sawit melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Skema ekspor satu pintu ini diproyeksikan pemerintah untuk menekan kerugian negara akibat pemalsuan dokumen nilai ekspor yang lebih rendah dari aslinya.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo menilai instrumen pengawasan ekspor yang dimiliki negara saat ini sebenarnya sudah sangat memadai melalui berbagai lembaga yang ada.
"Negara sebenarnya selama ini sudah hadir sangat kuat melalui bea cukai, perpajakan, sistem perbankan, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), perizinan, dan berbagai instrumen pengawasan lainnya," kata Sudarsono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/5/2026).
Sudarsono mengingatkan bahwa regulasi yang dipaksakan berjalan tanpa kesiapan matang justru akan memperlemah daya saing perdagangan internasional Indonesia. Monopoli aktivitas ekspor oleh satu badan usaha dinilai berpotensi melahirkan birokrasi yang lambat dan tidak efisien.
"Jika seluruh transaksi dipusatkan pada satu entitas, maka muncul risiko inefisiensi, perlambatan keputusan, rente ekonomi, konflik kepentingan, dan discretionary power yang berlebihan," ujar Sudarsono.
Integrasi data lintas sektoral secara real time dianggap jauh lebih mendesak untuk diterapkan ketimbang membentuk badan baru. Pemerintah juga diminta memperhatikan stabilitas kebijakan demi menjaga kepercayaan para investor asing.
"Ekspor satu pintu bukan satu-satunya solusi. Bahkan bisa jadi terlalu ekstrem untuk persoalan yang sebenarnya lebih bersifat kelembagaan," tuturnya.
Ketidakpastian regulasi dalam ekonomi modern berisiko membuat posisi Indonesia digantikan oleh negara kompetitor. Malaysia berpeluang merebut pasar perdagangan sawit dunia jika mampu menawarkan sistem logistik yang lebih fleksibel.
"Dalam ekonomi modern, persepsi risiko kebijakan sangat menentukan keputusan investasi. Masalah terbesar bukan hanya regulasinya, tetapi apakah aturan akan stabil dan dapat diprediksi dalam jangka panjang," ujar Sudarsono.
Sudarsono menambahkan bahwa kerumitan sistem birokrasi dalam negeri sering menjadi penyebab utama kalahnya produk lokal di pasar internasional.
"Kadang suatu negara kalah bukan karena produknya buruk, tetapi karena sistemnya terlalu rumit dan tidak efisien," kata Sudarsono.
Pendirian badan ekspor baru ini dilatarbelakangi oleh estimasi kerugian negara yang mencapai Rp 15.400 triliun selama kurun waktu 34 tahun akibat manipulasi data ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026) bahwa badan usaha khusus tersebut telah disiapkan oleh kementerian terkait.
"Pak Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah membentuk yang namanya PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nanti dijelaskan lebih lanjut," ujar Airlangga di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
