Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar Eko Wahyudi mendesak pemerintah agar konsisten menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan nasional pada Kamis (16/4/2026) malam. Langkah ini diperlukan guna mengantisipasi gangguan rantai pasok domestik akibat dinamika global dan perubahan iklim.
Kekhawatiran tersebut muncul setelah data menunjukkan adanya kenaikan harga pangan global sebesar 2,4 persen pada Maret 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. Eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah memicu lonjakan biaya energi yang berdampak pada harga kebutuhan pokok internasional.
"Kondisi ini dapat berdampak langsung pada biaya produksi barang tertentu bila pemerintah lambat mengantisipasi eskalasi harga," ujar Eko Wahyudi, Anggota Komisi IX DPR RI.
Pemerintah mendapat apresiasi dari Eko atas keberhasilan menjaga cadangan pangan nasional, terutama komoditas beras yang dilaporkan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 11 bulan ke depan. Pencapaian swasembada beras tersebut dinilai sebagai tonggak sejarah penting di tengah situasi dunia yang tidak menentu, sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Sesuai dengan program strategis Presiden Prabowo, Kementerian Pertanian, dan para petani Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras, ini merupakan capaian yang sangat luar biasa dan bersejarah, padahal kita tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, di tengah konflik timur tengah yang bahkan semakin tak terarah," jelas Eko Wahyudi, Anggota Komisi IX DPR RI.
Eko Wahyudi juga menekankan pentingnya mitigasi lintas sektor untuk menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung lebih lama. Ia menyarankan penguatan infrastruktur pengairan, mulai dari rehabilitasi irigasi, pembangunan embung, hingga pemanfaatan pompa air dan penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan.
Penurunan harga telur di tingkat peternak meski biaya pakan meningkat turut menjadi perhatian dalam upaya intervensi pasar. Eko mengusulkan pelibatan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui unit pelaksana program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap hasil produksi peternak lokal demi menstabilkan harga.
"Untuk menyiasati kerugian peternak ayam petelur akibat harga pakan yang tinggi dan harga jual rendah, maka BGN dapat memerintah SPPG sebagai unit pelaksana program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap produksi telur guna menstabilkan harga dan menguntungkan peternak setempat," imbuh Eko Wahyudi, Anggota Komisi IX DPR RI.
