Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan seluruh pelintasan sebidang kereta api di Indonesia pada Kamis (21/5/2026). Langkah ini didorong guna mengakhiri perdebatan tanggung jawab antara PT KAI dan pemerintah daerah terkait pengelolaan pelintasan tersebut.
Huda menjelaskan bahwa regulasi saat ini membagi tanggung jawab pengelolaan berdasarkan status jalan yang bersilangan dengan jalur kereta. Kondisi tersebut dinilai menjadi pemicu tidak optimalnya penanganan di lapangan.
"Pelintasan sebidang itu memang mandatnya tidak di KAI. Jadi mandatnya kalau pelintasannya melintasi jalan provinsi, berharap Pemprov. Kalau jalurnya kabupaten/kota, Pemda kabupaten/kota," kata Huda saat ditemui di Gedung DPR RI.
Pembagian wewenang yang ada saat ini dianggap membuat penyelesaian masalah menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, Huda meminta Kementerian Perhubungan untuk memegang kendali penuh secara nasional.
"Tapi kita ingin sudah enggak usah ada itu. Saya termasuk yang mendorong semua diambil alih oleh pusat. Di-take over. Oleh siapa? Kemenhub," ujar Huda.
Keterbatasan anggaran di tingkat daerah menjadi alasan utama munculnya usulan pengambilalihan ini. Menurut Huda, persoalan pelintasan sebidang tidak akan selesai jika daerah terus dibebani tanggung jawab yang sama.
"Kalau lagi-lagi lempar-lemparan, Pemda provinsi belum tentu punya duit, betul enggak? Pemda kabupaten/kota belum tentu punya duit," kata Huda.
Ia juga menambahkan bahwa volume pelintasan sebidang di Indonesia sangat besar, terutama di Pulau Jawa, sehingga menjadi tantangan berat yang harus dihadapi.
"Tantangannya memang berat kita punya 3.700 pelintasan sebidang seluruh Indonesia, se-Jawa ini hampir 2.500-an," kata Huda.
Sementara itu, dilansir dari Nasional, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi pelintasan sebidang secara menyeluruh. Terdapat sekitar 1.800 titik pelintasan di Pulau Jawa yang mayoritas belum memiliki penjagaan memadai.
"Sekarang sudahlah, kami selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera, kami akan perbaiki semua lintasan tersebut," ujar Prabowo.
Pemerintah berencana mendirikan pos penjagaan resmi beserta petugas, serta membangun flyover dan underpass pada area padat lalu lintas. Anggaran sebesar Rp 4 triliun disiapkan untuk program ini pascakecelakaan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam yang menewaskan 15 orang.
