Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 bukan dipicu oleh kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dilansir dari Nasional pada Rabu (20/5/2026).
Kebijakan tersebut dinilai tidak berkaitan dengan fluktuasi satu indikator ekonomi saja, termasuk situasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Publik pun diminta tidak menyimpulkan bahwa pidato ekonomi di DPR RI tersebut merupakan reaksi spontan terhadap situasi pasar keuangan.
ÔÇ£Saya melihat tidak dalam satu aspek pelemahan rupiah itu membuat Bapak Presiden harus membacakan sendiri KEM-PPKF,ÔÇØ kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Anggota legislatif tersebut menerangkan bahwa kurs rupiah hanyalah satu komponen dari berbagai parameter makro yang menjadi bahan diskusi antara pemerintah dan DPR dalam menyusun kebijakan anggaran.
ÔÇ£Menurut saya jangan ditarik soal situasi IHSG dan pelemahan rupiah itu dalam urusan KEM-PPKF,ÔÇØ tegas dia.
Pembahasan dokumen tersebut juga meliputi target pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat inflasi, imbal hasil suku bunga Surat Berharga Negara (SBN), hingga volume produksi serta lifting minyak dan gas bumi.
ÔÇ£Nilai tukar itu hanya salah satu aspek di dalam kerangka ekonomi makro kita. Di dalam asumsi makroekonomi kita itu ada banyak parameter, nilai tukar itu hanya salah satu,ÔÇØ kata Misbakhun.
Ia menambahkan bahwa performa bursa saham domestik bahkan tidak masuk dalam pembahasan kerangka anggaran tahunan tersebut.
ÔÇ£Bahan Indeks Harga Saham Gabungan tidak ada di sana dibicarakan,ÔÇØ lanjut dia.
Misbakhun memaparkan bahwa KEM-PPKF merupakan dokumen induk awal untuk merancang struktur RAPBN 2027, di mana pemerintah mulai memetakan arah kebijakan ekonomi secara menyeluruh.
ÔÇ£Di KEM-PPKF itu kita akan membicarakan secara makro kerangka ekonomi kita di tahun 2027 itu akan dimulai seperti apa,ÔÇØ ungkap Misbakhun.
Langkah Prabowo ini dipandang sebagai bukti keseriusan penuh dari kepala negara dalam mengawal kebijakan pengelolaan anggaran negara sejak tahap paling awal.
ÔÇ£Saya melihat bahwa ada sebuah concern yang serius dari Bapak Presiden bahwa APBN itu mulai dari awal itu menjadi sebuah policy yang sungguh-sungguh untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas yang harus dilakukan secara langsung oleh Bapak Presiden,ÔÇØ pungkasnya.
Kehadiran Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI dijadwalkan berlangsung pada Rabu hari ini demi menyerahkan langsung berkas kebijakan fiskal tersebut. Agenda paripurna kali ini juga menjadwalkan evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas 2026 serta penyampaian pandangan fraksi atas RUU Polri usul inisiatif Komisi III DPR.
