Komisi XII DPR RI menyoroti rencana pemerintah mengembangkan compressed natural gas atau CNG sebagai substitusi liquefied petroleum gas atau LPG dalam Rapat Dengar Pendapat di Jakarta pada Kamis (21/5/2026).
Langkah ini diambil setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan wacana tersebut hingga memicu pertanyaan di tengah masyarakat. Dilansir dari Money, parlemen mendesak adanya penjelasan resmi serta kajian akademik yang komprehensif agar kebijakan baru ini tidak menimbulkan kepanikan.
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menegaskan bahwa kepastian informasi sangat mendesak demi mencegah terjadinya aksi borong akibat kekhawatiran publik di lapangan.
"Jangan sampai soal CNG ini memunculkan panic buying kepada masyarakat. Kondisi di lapangan sudah banyak yang bertanya kepada kami," kata Syafruddin, Anggota Komisi XII DPR RI.
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyayangkan minimnya sosialisasi formal dari otoritas terkait. Sejauh ini, rincian program justru lebih banyak didapatkan melalui saluran media sosial serta pemberitaan massa umum.
ÔÇ£Saya ingin bertanya kepada Dirjen Migas berkaitan dengan wacana tentang CNG. Apakah CNG ini sudah memiliki kajian-kajian akademis atau belum?ÔÇØ ujar Syafruddin, Anggota Komisi XII DPR RI.
Syafruddin menambahkan bahwa penjelasan mendetail dalam forum resmi mutlak diperlukan karena kebijakan energi berdampak masif pada ekonomi warga. Hal itu juga bertujuan agar publik memperoleh informasi utuh dan tidak berspekulasi bebas.
ÔÇ£Harusnya kalau ini benar adanya, tolong dijelaskan di forum yang memang menjadi salurannya. Karena tahunya kami ini lewat media dan media sosial,ÔÇØ ucap Syafruddin, Anggota Komisi XII DPR RI.
Merespons desakan tersebut, perwakilan pemerintah memberikan klarifikasi mengenai peta jalan implementasi konversi energi ini. Skema distribusi dipastikan berjalan lewat proses transisi yang terukur.
"Sebenarnya alternatif dan pengganti kan artinya sama ya. Cuma kalau kita bilang pengganti itu masif sama besar, kalau alternatif kita ada tahapan-tahapannya. Yang benar itu kita ada tahapan-tahapan," ujar Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM pada Rabu (13/5/2026).
Kementerian ESDM merancang CNG dalam tabung 3 kilogram sebagai opsi tambahan bagi konsumsi rumah tangga, bukan untuk menghapus langsung elpiji bersubsidi. Komoditas ini dinilai unggul karena diproduksi dari sumber domestik dengan estimasi biaya produksi lebih murah 30 persen hingga 40 persen.
