Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana untuk segera memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Langkah ini diambil untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana kebijakan wajib belajar bahasa asing baru di sekolah.
Para anggota legislatif ingin mendapatkan penjelasan secara resmi terkait peta jalan atau roadmap dari kebijakan tersebut. Selain itu, mereka juga menyoroti aspek regulasi serta sejauh mana kesiapan teknis di lapangan untuk mengimplementasikannya.
DPR Pertanyakan Roadmap Bahasa Prancis dan Portugis
Langkah taktis yang dilakukan oleh pihak parlemen ini merupakan respons langsung terhadap instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden meminta agar bahasa Prancis mulai diajarkan secara luas kepada para siswa di tanah air.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menegaskan pentingnya kejelasan mengenai wacana wajib belajar bahasa Prancis ini. Ia menyampaikan hal tersebut saat memberikan konfirmasi kepada awak media pada Jumat, 29 Mei 2026.
Hadrian juga menyinggung adanya wacana serupa terkait bahasa Portugis yang sempat muncul beberapa waktu lalu. Namun, hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah nyata dari pemerintah terkait regulasi maupun kesiapan pelaksanaannya.
Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan baru di sektor pendidikan tidak boleh diputuskan secara terburu-buru. Kebijakan tersebut harus dirancang dengan sangat matang dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di dalam negeri.
Menurutnya, kriteria utama dalam menyusun kurikulum baru adalah kesiapan ekosistem pendidikan nasional. Hal ini mencakup ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten serta manfaat jangka panjang bagi para peserta didik.
Hadrian menekankan agar kebijakan ini jangan sampai hanya dipandang sebagai bagian dari kepentingan politik luar negeri. Setiap langkah strategis pendidikan harus memiliki landasan perencanaan yang kuat dan transparan kepada publik.
Soroti Minimnya Tenaga Pendidik di Daerah
Pandangan serupa juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, yang menyoroti kendala besar di sektor hulu. Ia menilai bahwa wacana dari Kepala Negara tersebut masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Masalah utama yang menjadi perhatian serius adalah keterbatasan jumlah guru bahasa asing di Indonesia. Kesenjangan ini akan sangat terasa ketika kebijakan tersebut mulai diterapkan di berbagai wilayah di tanah air.
Ledia mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini tidak memiliki stok guru bahasa asing yang cukup dalam jumlah besar. Hal ini tentu akan menyulitkan proses penempatan guru di sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil atau tertinggal.
Sebenarnya, pelajaran bahasa asing sudah lama diterapkan di berbagai sekolah melalui kategori muatan lokal. Namun, pelaksanaannya masih sangat terbatas dan bergantung sepenuhnya pada kemampuan masing-masing daerah atau sekolah.
Menurut Ledia, variasi kemampuan sumber daya manusia di tiap sekolah menjadi faktor penentu utama. Ada sekolah yang mungkin memiliki tenaga ahli untuk bahasa Mandarin, Korea, atau Jepang, tetapi belum tentu untuk bahasa Prancis.
Oleh karena itu, ia menilai sah-sah saja jika sekolah ingin mengajarkan bahasa Prancis asalkan sumber dayanya tersedia. Namun, ia memperingatkan pemerintah agar tidak memaksakan penerapan kurikulum ini secara merata dan serentak.
Pihak-pihak yang diprediksi paling terdampak keterbatasan sumber daya pendidik meliputi:
- Sekolah-sekolah negeri di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki keterbatasan anggaran.
- Sekolah swasta kategori menengah ke bawah yang memiliki akses terbatas terhadap tenaga ahli asing.
- Institusi pendidikan di daerah tertinggal yang masih berjuang memenuhi kebutuhan guru mata pelajaran dasar.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar. Pemerintah diharapkan tidak menyamaratakan kemampuan setiap institusi dalam mengadopsi bahasa asing baru ke dalam kurikulum mereka.
Ledia, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, menegaskan bahwa ketersediaan SDM harus jadi fokus utama. Tanpa adanya guru yang kompeten, proses belajar mengajar bahasa Prancis mustahil dapat berjalan dengan efektif.
Komitmen Kerja Sama Internasional Melalui Bahasa
Instruksi Presiden Prabowo Subianto ternyata tidak hanya terbatas pada bahasa Prancis saja. Ia juga memiliki keinginan kuat agar bahasa Portugis mulai diajarkan kepada para siswa di Indonesia dalam waktu dekat.
Rencana strategis ini pertama kali disampaikan saat Presiden menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Pertemuan bersejarah tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 Oktober 2025 lalu.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan rasa senangnya dapat mempererat hubungan diplomatik dengan Brasil. Ia memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas dalam sistem pendidikan nasional kita.
Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan bahwa Indonesia memandang Brasil sebagai mitra yang sangat krusial. Kerja sama di bidang pendidikan ini diharapkan mampu memperkuat ikatan antara kedua negara di masa depan.
Rincian instruksi Presiden terkait pengajaran bahasa asing baru di sekolah:
| Jenis Bahasa | Tujuan Kebijakan | Pihak yang Diinstruksikan |
|---|---|---|
| Bahasa Prancis | Memperkuat hubungan diplomatik dan budaya dengan Prancis. | Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. |
| Bahasa Portugis | Menjadikan Brasil sebagai mitra strategis utama Indonesia. | Menteri Dikdasmen & Menteri Dikti Saintek. |
Tabel di atas merangkum rencana besar pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing siswa di Indonesia. Fokus utama kebijakan ini adalah pada penguatan hubungan internasional melalui jalur pendidikan formal.
Secara resmi, Presiden telah memerintahkan jajaran menterinya untuk segera menindaklanjuti rencana besar ini. Instruksi khusus diberikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Brian Yuliarto, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.
Presiden Prabowo berharap agar pengajaran bahasa Portugis dapat segera diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini ditegaskan sebagai bukti nyata bahwa hubungan antara Brasil dan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar.
Dengan adanya rencana ini, sistem pendidikan Indonesia diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang lebih kompetitif di kancah global. Namun, kesiapan infrastruktur dan tenaga pengajar tetap menjadi poin krusial yang harus segera diselesaikan oleh kementerian terkait.
