Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menyatakan dukungan terhadap rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara khusus ekspor di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi Danantara pada Kamis (21/5/2026).
Langkah strategis ini dinilai mampu memperkuat tata kelola serta mengoptimalkan keuntungan negara dari perdagangan sumber daya alam strategis, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Integrasi ini juga diharapkan mampu mengatasi persoalan struktural seperti kebocoran devisa dan praktik underpricing.
Sistem perdagangan nasional dinilai memerlukan pembenahan karena ekspor komoditas selama ini masih berjalan parsial sehingga menurunkan posisi tawar Indonesia di pasar global.
"Pembentukan BUMN ekspor di bawah Danantara dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem perdagangan nasional," ujar Ahmad Labib, Anggota Komisi VI DPR RI.
Menurutnya, pengelolaan yang terfragmentasi membuat nilai tambah kekayaan alam belum memberikan pendapatan maksimal bagi kas negara.
"Kehadiran perusahaan negara yang berfungsi sebagai aggregator sekaligus pengelola perdagangan ekspor SDA strategis diharapkan mampu mendorong optimalisasi keuntungan perdagangan global bagi pendapatan negara," jelas Ahmad Labib, Anggota Komisi VI DPR RI.
Labib menginginkan perusahaan baru ini menerapkan mekanisme satu pintu untuk komoditas unggulan seperti nikel, batu bara, CPO, dan ferro alloy agar menciptakan transparansi data perpajakan.
"Selama ini Indonesia masih cukup sering berada pada posisi price taker karena sistem ekspor berjalan terfragmentasi. Jika perdagangan ekspor strategis dapat terintegrasi melalui mekanisme nasional yang lebih kuat, maka peluang untuk meningkatkan leverage perdagangan, menjaga stabilitas pasar, serta meminimalkan praktik under invoicing akan semakin besar," tegas Ahmad Labib, Anggota Komisi VI DPR RI.
Kendati demikian, dia mengingatkan pemerintah agar penyusunan skema operasionalnya tetap profesional dan melibatkan asosiasi eksportir maupun pelaku industri hilirisasi.
"Yang terpenting adalah bagaimana negara dapat hadir melalui BUMN ekspor untuk memperkuat tata kelola SDA secara lebih strategis, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional, sehingga kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi negara dan masyarakat," pungkas Ahmad Labib, Anggota Komisi VI DPR RI.
