Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong para pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Kabupaten Pasuruan untuk mengadopsi sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) guna meningkatkan daya saing digital. Ajakan tersebut disampaikan dalam acara sosialisasi pada Minggu (2/5/2026).
Digitalisasi sistem pembayaran saat ini menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Bank Indonesia (BI) telah menghadirkan QRIS sebagai instrumen transaksi yang praktis dan efisien bagi masyarakat maupun pelaku usaha, sebagaimana dilansir dari Money.
"QRIS hadir tidak hanya untuk mempermudah transaksi, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Dengan QRIS, pelaku UMK bisa naik kelas karena memiliki pencatatan keuangan yang lebih baik dan akses pembiayaan yang lebih terbuka," ujar Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Legislator tersebut menjelaskan bahwa sistem yang diluncurkan sejak 17 Agustus 2019 ini akan terus dikembangkan untuk jangkauan yang lebih luas. Selain penggunaan domestik, QRIS diarahkan untuk mendukung transaksi lintas negara demi menyasar pasar global.
"Dengan semakin luasnya adopsi QRIS, kami berharap UMK di daerah, termasuk di Kabupaten Pasuruan, bisa lebih terhubung dengan ekosistem ekonomi digital dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih besar," kata Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Keamanan transaksi menjadi poin penting yang ditekankan untuk menghilangkan kekhawatiran para pelaku usaha. Bank Indonesia selaku otoritas moneter dipastikan terus membangun ekosistem pembayaran yang inklusif sekaligus terlindungi bagi penggunanya.
"QRIS juga memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. Masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada uang tunai, sehingga risiko kehilangan maupun kesalahan dalam transaksi dapat diminimalkan," ujar Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Kegiatan sosialisasi akselerator transaksi digital ini juga dihadiri oleh Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) M Nawir Messi. Turut hadir pula anggota BSBI lainnya, yakni Irwan Lubis dan Mohamad Khusaini dalam agenda yang melibatkan pelaku UMK daerah tersebut.
