Pemerintah diingatkan mengenai krusialnya peran sektor industri dan investasi dalam upaya merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Dukungan regulasi yang kondusif menjadi kunci utama untuk menarik minat investor sekaligus menggerakkan roda perekonomian di berbagai wilayah.
Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, menilai bahwa pencapaian target ambisius tersebut memerlukan fondasi kuat dari aktivitas manufaktur dan penanaman modal. Seperti dilansir dari Suara, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Puteri meminta pemerintah agar senantiasa menjaga titik tengah kebijakan yang mengakomodasi kepentingan buruh maupun pengusaha. Langkah ini dipandang perlu guna menjamin keberlangsungan penyerapan tenaga kerja di tengah persaingan global.
Menurutnya, sektor industri memegang peranan vital sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil tidak boleh hanya menitikberatkan pada satu sisi kepentingan saja agar ekosistem ekonomi tetap sehat.
"Kalau dari sektor industri kebutuhannya ada dua, bagaimana pemerintah itu menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja atau buruh dan juga kepentingan sektor swasta atau perusahaannya sebagai penyedia lapangan pekerjaannya. Jadi tentu setiap pembahasannya itu memerlukan titik temu yang tentu negosiasinya nanti akan membutuhkan kontribusi dan juga masukan dari segala pihak ya, termasuk dalam hal ini pemerintah," kata Puteri di Jakarta, Kamis (14/5/2026).
Sektor usaha dan pekerja merupakan dua komponen yang saling terikat dalam struktur ekonomi tanah air. Gangguan pada operasional industri dipastikan akan berdampak langsung terhadap ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Di sisi lain, perusahaan juga memerlukan dukungan penuh dari tenaga kerja agar dapat menjalankan kegiatan operasional secara optimal. Puteri menekankan bahwa kedua elemen ini harus berjalan beriringan tanpa ada yang merasa dirugikan.
"Middle ground-nya itu harus selalu kita temukan," ujar Puteri.
Dorongan Penyederhanaan Perizinan Investasi
Selain isu ketenagakerjaan, keterlibatan sektor swasta juga menjadi sorotan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerah, seperti di wilayah Karawang. Peran swasta sangat diperlukan untuk menyokong program pembangunan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal.
DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong pembentukan regulasi dan alokasi anggaran yang mendukung iklim investasi. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah penyederhanaan prosedur perizinan bagi perusahaan domestik maupun investor multinasional.
Kemudahan aturan investasi diharapkan mampu menciptakan daya tarik lebih bagi para pemilik modal. Dengan regulasi yang lebih ringkas, diharapkan proses pembangunan ekonomi dapat tersebar secara merata di seluruh pelosok Indonesia.
"Harapannya kerja sama seperti ini bisa kita terus dijalankan bersama-sama supaya nanti apa yang menjadi target cita-cita dari Pak Presiden, pertumbuhan ekonomi 8 persen dan tentu pemerataan ekonomi di seluruh daerah, termasuk juga di Karawang itu bisa dilakukan," ucap Puteri.
