Dewan Energi Nasional (DEN) memproyeksikan kebijakan pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Biosolar mampu menekan konsumsi nasional. Langkah ini difokuskan pada kriteria kapasitas mesin serta jenis kendaraan tertentu.
Dikutip dari Ekonomi, pembatasan tersebut diperkirakan dapat menghemat volume penggunaan BBM bersubsidi antara 10 hingga 15 persen dari total penyaluran saat ini.
"Kalau [pembatasannya] berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu, potensi hematnya berdasarkan hitungan kami itu 10ÔÇô15% daripada volume," ujar Anggota DEN Satya Widya Yudha dalam gelaran Sarasehan Energi, dikutip dari Antara, Selasa (12/5/2026).
Satya menjelaskan bahwa skema penghitungan tersebut masuk ke dalam trilogi strategi pengendalian subsidi dan efisiensi energi yang disusun pemerintah. Fokus utamanya adalah memastikan subsidi lebih tepat sasaran sekaligus menjaga ketahanan fiskal.
Selain pengaturan BBM, strategi penghematan energi juga menyasar sektor gas rumah tangga. Pemerintah berencana mentransformasi skema subsidi LPG 3 kg agar lebih personal dan berbasis data kemiskinan yang akurat.
"LPG 3 kg itu transformasi ke subsidi yang berbasis orang dengan data dari P3KE dan DTKS," ucap Satya.
Pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi kunci agar bantuan sosial energi tidak lagi salah sasaran.
Sisi lain dari trilogi tersebut mencakup peningkatan efisiensi pada level konsumsi serta akselerasi program elektrifikasi transportasi. Percepatan penggunaan kendaraan listrik dinilai efektif dalam menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
"Strategi ketiga adalah optimalisasi dari sisi pasokan," kata Satya.
Langkah optimalisasi pasokan dilakukan dengan memaksimalkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas batu bara dan gas bumi. Selain itu, pemerintah mendorong pemanfaatan minyak kelapa sawit melalui program biodiesel 50 (B50).
Pemerintah sendiri telah menjadwalkan implementasi mandatori B50 mulai 1 Juli 2026. Program ini diharapkan dapat memangkas ketergantungan nasional terhadap impor solar secara signifikan di masa depan.
"Kita kurangi impor solar. Jadi, Bapak Menteri ESDM [Bahlil Lahadalia] beberapa kali sudah mengatakan kita akan nol [impor] untuk solar kalau kita tingkatkan B50," kata Satya.
Rangkaian kebijakan strategis tersebut dipandang sebagai solusi untuk menjaga titik keseimbangan antara ketahanan energi nasional dengan stabilitas keuangan negara di tengah ketidakpastian kondisi global.
