Pemerintah Inggris mencatat pembengkakan defisit fiskal yang melebihi perkiraan para ekonom hingga mencapai 24,3 miliar poundsterling atau sekitar Rp 5.779,11 triliun pada April 2026. Lonjakan tersebut dipicu oleh peningkatan pengeluaran publik di tengah tekanan ekonomi akibat perang Iran, berdasarkan data resmi yang dirilis pada Jumat (22/5/2026).
Realisasi defisit ini menjadi yang tertinggi kedua untuk periode April sepanjang sejarah keuangan Inggris, seperti dilansir dari Internasional melalui laporan Reuters. Angka tersebut melampaui konsensus proyeksi para ekonom sebelumnya yang memprediksi defisit Inggris hanya akan menyentuh 20,9 miliar poundsterling.
Kondisi keuangan ini memperberat posisi Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves yang tengah menghadapi tuntutan untuk menaikkan anggaran belanja demi melindungi masyarakat dari guncangan harga energi. Padahal, peningkatan pengeluaran berisiko mengganggu target pemulihan ekonomi jangka panjang negara tersebut.
Data resmi menunjukkan penerimaan pemerintah Inggris hanya tumbuh 2,9 persen pada April jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2025. Di sisi lain, angka pengeluaran negara justru melonjak signifikan hingga mencapai 6,5 persen.
Meskipun terjadi lonjakan defisit di awal tahun fiskal baru, para ekonom bidang anggaran Inggris pada awal Maret lalu memproyeksikan pinjaman sektor publik akan menyusut menjadi 3,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun pajak 2026-2027. Angka itu digadang-gadang akan menjadi defisit terkecil sejak sebelum pandemi COVID-19.
Office for National Statistics (ONS) melaporkan bahwa total pinjaman pada tahun fiskal yang berakhir Maret lalu berada di angka 126 miliar poundsterling. Realisasi tersebut tercatat 3 miliar poundsterling lebih rendah dari perkiraan awal yang sebesar 129 miliar poundsterling atau setara dengan 4,2 persen dari PDB, turun dari angka 5,2 persen pada tahun pajak 2024/2025.
Situasi fiskal yang menantang ini berjalan beriringan dengan ketidakpastian politik di internal pemerintahan setelah munculnya desakan dari sejumlah anggota parlemen Partai Buruh agar Perdana Menteri Keir Starmer mundur. Calon penerus potensial, Walikota Manchester Andy Burnham, telah menyatakan komitmennya untuk tetap mematuhi aturan fiskal yang telah ditetapkan oleh Reeves.
