Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp 240,1 triliun hingga akhir Maret 2026. Angka tersebut setara dengan 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang kini mulai mendekati ambang batas satu persen.
Kondisi fiskal nasional ini dipengaruhi oleh realisasi belanja yang lebih tinggi dibandingkan penerimaan pada triwulan pertama tahun ini. Berdasarkan data yang dilansir dari Money, pemerintah menyatakan bahwa posisi ini masih berada dalam jalur yang terkendali sesuai rancangan anggaran awal.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, memberikan penjelasan mengenai rincian angka defisit tersebut dalam pernyataan resminya pada Kamis, 30 April 2026.
"APBN mencatatkan defisit Rp 240,1 triliun (0,93 persen PDB)," kata Deni.
Pemerintah memastikan bahwa seluruh kinerja keuangan negara hingga periode Maret tetap dalam pengawasan yang ketat. Kemenkeu menilai pencapaian ini masih sesuai dengan target kuartalan yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Deni menegaskan, kinerja APBN hingga triwulan I-2026 tetap terjaga dan terukur, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara," kata Deni.
Sektor perpajakan tetap menjadi penopang utama kas negara dengan total pendapatan mencapai Rp 574,9 triliun, atau sekitar 18,2 persen dari target tahunan. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak murni menyumbang Rp 394,8 triliun, sementara sektor kepabeanan dan cukai memberikan kontribusi sebesar Rp 67,9 triliun.
Di sisi pengeluaran, belanja negara menunjukkan tren akseleratif dengan total mencapai Rp 815 triliun hingga akhir Maret. Penyerapan ini didominasi oleh belanja pemerintah pusat yang menyentuh Rp 610,4 triliun serta penyaluran transfer ke daerah senilai Rp 208,4 triliun.
Pemerintah juga telah mengambil langkah untuk menutup celah defisit tersebut melalui pembiayaan sebesar Rp 257,4 triliun. Jumlah pembiayaan ini telah mencapai 37,3 persen dari total target yang direncanakan sepanjang tahun 2026.
