Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp164,4 triliun hingga akhir April 2026, berdasarkan laporan yang dilansir dari Kompas.com.
Nilai defisit yang setara dengan 0,64 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB tersebut dilaporkan mengalami perbaikan dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kondisi finansial negara saat ini menyangkal penilaian negatif dari sejumlah ekonom dan analis mengenai performa kas negara pada periode terdahulu.
"Sampai April 2026, defisitnya tinggal 164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan saat Konpers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Selasa (19/5/2026).
Keyakinan terhadap perbaikan performa APBN ke depan didorong oleh kondisi keseimbangan primer serta penguatan pada sektor pendapatan negara yang terus menunjukkan capaian solid.
Realisasi pendapatan negara sampai periode tersebut menyentuh Rp918,4 triliun atau setara dengan 29,1 persen dari target, dengan sektor perpajakan tetap menjadi penopang utama sebesar Rp746,9 triliun.
Penerimaan pajak secara spesifik menyumbang Rp646,3 triliun, sementara sektor kepabeanan dan cukai memberikan kontribusi sebesar Rp100,6 triliun, ditambah Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang mencapai Rp171,3 triliun.
Defisit anggaran dipicu oleh realisasi belanja negara yang melampaui perolehan pendapatan, dengan total belanja mencapai Rp1.082,8 triliun atau 28,2 persen dari pagu yang ditetapkan.
Belanja tersebut tersalurkan melalui pemerintah pusat sebesar Rp826 triliun yang terbagi untuk kementerian/lembaga senilai Rp400,5 triliun serta non-kementerian/lembaga sebesar Rp425,5 triliun.
Pemerintah juga menyalurkan transfer ke daerah sebesar Rp256,8 triliun, sementara angka keseimbangan primer tercatat sebesar Rp28 triliun dan realisasi pembiayaan anggaran menyentuh Rp298,5 triliun.
