Penelitian terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa perempuan di negara berkembang menjadi kelompok yang paling terdampak oleh tingginya utang negara.
Dilansir dari Ekonomi, kebijakan penanganan utang saat ini justru memperburuk kesenjangan pendapatan serta memicu penurunan kualitas layanan dasar masyarakat.
Program Pembangunan PBB (UNDP) melakukan analisis terhadap data dari 85 negara berkembang untuk melihat korelasi beban finansial negara dengan kesejahteraan gender.
Hasil laporan memproyeksikan beban utang yang meningkat dapat mengakibatkan hilangnya 55 juta lapangan kerja bagi kaum perempuan secara global.
Selain itu, pendapatan per kapita perempuan diprediksi merosot hingga 17%, sementara pendapatan laki-laki di lingkungan yang sama cenderung stabil.
Kondisi ini dipicu oleh berkurangnya anggaran pemerintah pada sektor kesehatan dan kesejahteraan demi memprioritaskan pembayaran cicilan utang.
Pemangkasan anggaran tersebut membatasi akses masyarakat terhadap layanan penting dan mempersempit peluang kerja formal bagi kelompok perempuan.
Secara jangka panjang, risiko kehilangan pekerjaan bagi perempuan bisa mencapai 92,5 juta jiwa saat posisi utang beralih ke tingkat yang sangat tinggi.
Studi ini juga mencatat adanya lonjakan angka kematian ibu sebesar 32,5%, yang setara dengan tambahan 67 kematian per 100.000 kelahiran.
Administrator UNDP Alexander De Croo menjelaskan bahwa pembayaran utang yang berat memaksa pemerintah melakukan pemotongan layanan sosial yang sangat krusial.
"Utang negara bukanlah masalah matematika. Ini adalah masalah kemanusiaan,"kata Alexander De Croo dalam keterangan resmi mengenai laporan tersebut pada Selasa (5/5/2026).
De Croo menambahkan bahwa saat layanan perawatan dipangkas, tanggung jawab tersebut otomatis akan dibebankan kembali kepada lingkup rumah tangga.
Di dalam rumah tangga, perempuan memikul beban paling berat yang pada akhirnya membatasi akses mereka terhadap berbagai peluang ekonomi.
UNDP menilai tren ini sebagai kemunduran signifikan dalam pencapaian pembangunan global yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.
Situasi tersebut berpotensi semakin parah akibat tekanan inflasi, ketidakpastian pasar energi, dan meningkatnya konflik militer di berbagai wilayah.
Direktur Global Kesetaraan Gender UNDP Raquel Lagunas menekankan perlunya integrasi analisis gender dalam setiap keputusan pengambilan pinjaman negara.
"Strategi pengelolaan utang penting bagi semua orang, tetapi ketika pengeluaran publik tertekan oleh pembayaran utang, perempuanlah yang pertama kali dirugikan,"ujar Raquel Lagunas.
Menurutnya, kerugian tersebut mencakup aspek keamanan ekonomi serta kualitas layanan publik yang diterima oleh kelompok perempuan.
Pemerintah dan lembaga keuangan internasional didesak untuk mengalihkan fokus dari kebijakan penghematan yang dinilai hanya memperdalam jurang ketidaksetaraan.
Strategi keberlanjutan utang harus memprioritaskan investasi sosial dan infrastruktur perawatan guna menopang ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif.
