Sejumlah pekerja di Jakarta mulai mengeluhkan kenaikan tagihan listrik rumah tangga setelah kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan pemerintah sejak 1 April 2026. Meskipun mampu menekan ongkos transportasi secara signifikan, pola kerja dari rumah memicu pergeseran biaya operasional harian ke beban pribadi, dilansir dari Megapolitan.
Kiky (29), seorang Aparatur Sipil Negara, mengungkapkan bahwa WFH membantunya menghemat biaya transportasi harian yang biasanya mencapai Rp50.000 untuk jarak 18 kilometer. Namun, ia mencatat adanya lonjakan pada biaya penggunaan energi di kediamannya selama periode tersebut.
"Kalau di rumah aku daya listriknya 1.200 kWh. Biasanya sih sebelum WFH tagihan sekitar Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan, tapi pas WFH bisa naik jadi sekitar Rp 500.000-an," kata Kiky.
Kiky menambahkan bahwa kenaikan ini masih dianggap wajar sehingga ia melakukan langkah antisipasi mandiri. Hal ini dilakukan dengan membatasi penggunaan penyejuk udara agar pengeluaran tidak semakin membengkak.
Perencana Keuangan dari Finante.ic, Rista Zwestika, memberikan peringatan mengenai potensi pemborosan yang tidak disadari pekerja saat menjalankan tugas dari rumah. Pergeseran biaya dari kantor ke rumah meliputi peningkatan penggunaan internet, konsumsi harian, hingga beban listrik.
"WFH itu sebenarnya bisa jadi hemat, tapi juga bisa jadi jebakan boros kalau tidak dikelola dengan sadar," ungkap Rista.
Rista menyarankan pekerja untuk membuat pemisahan yang jelas antara anggaran kerja dan anggaran hidup sehari-hari. Langkah ini dianggap krusial agar kebutuhan operasional kerja tidak mengganggu stabilitas keuangan rumah tangga.
"Solusinya adalah tetap buat ÔÇ£bujet kerjaÔÇØ seperti untuk kuota internet, listrik tambahan, bahkan snack kerja. Jadi, tetap terkontrol," jelas Rista.
Selain masalah biaya energi, Rista menyoroti perilaku belanja impulsif yang sering muncul sebagai pelarian dari tekanan pekerjaan di rumah. Ia merekomendasikan agar penghematan dari biaya transportasi langsung dialihkan ke pos investasi.
"Harusnya ada saving dari transport dan makan di luar. Nah, ini jangan hilang tanpa jejak," kata Rista.
Pola pengelolaan keuangan yang buruk disebut sebagai faktor utama yang membuat biaya kecil di rumah berubah menjadi beban besar. Rista menekankan pentingnya kesadaran dalam mengelola perubahan pola pengeluaran selama masa transisi ini.
ÔÇ£WFH bukan soal lebih hemat atau lebih boros, tapi soal bagaimana kita mengelola perubahan pola pengeluaran. Kalau tidak sadar, biaya kecil di rumah justru diamdiam jadi besar," tegas Rista.
Kritik terhadap efektivitas kebijakan ini juga datang dari akademisi yang menilai pemerintah belum melakukan perhitungan matang. Fokus penghematan seharusnya tidak hanya pada level kantor tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi di tingkat rumah tangga.
"Tapi apakah bisa mengurangi secara besar? Saya kira tidak begitu besar. Akhirnya di rumah mereka juga pakai listrik, sama saja," kata Tadjudin Noor Effendi, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada (UGM).
Tadjudin menilai indikator keberhasilan program efisiensi harus berbasis pada angka yang nyata. Ia menyatakan bahwa tanpa pengurangan biaya yang signifikan, klaim penghematan energi melalui WFH belum dapat dibuktikan sepenuhnya.
"Jadi kalau ingin mengukur efisiensi, ya seberapa besar biaya yang bisa dikurangi. Dikatakan efisien kalau bisa mengurangi misalnya 10 persen, itu lumayan. Tapi kalau kecil, ya omon-omon saja," tegas Tadjudin.
