Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan mengejutkan ini diumumkan pada Selasa malam, 2 Juni 2026, hanya beberapa jam setelah Dadan mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja.
Kunjungan tersebut dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Momen tersebut kini tercatat sebagai agenda terakhir Dadan sebelum akhirnya dibebastugaskan dari posisinya.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan pengumuman pencopotan tersebut langsung dari Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, ia didampingi oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya serta Kepala Bakom M. Qodari.
Prasetyo menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional memegang peran yang sangat krusial dalam menyukseskan program-program prioritas pemerintah saat ini. Oleh karena itu, Presiden Prabowo terus melakukan pemantauan dan evaluasi ketat terhadap kinerja lembaga tersebut.
Mensesneg menjelaskan bahwa keputusan untuk mengganti pimpinan puncaknya diambil setelah melalui proses monitoring yang panjang. Evaluasi mendalam telah dilakukan selama kurang lebih satu setengah tahun sebelum akhirnya pergantian pimpinan diputuskan.
Presiden Prabowo secara resmi menetapkan pergantian pimpinan BGN pada Selasa, 2 Juni 2026, sebagai langkah penyegaran organisasi. Nama pertama yang dinyatakan diberhentikan dari tugasnya adalah Dadan Hindayana yang selama ini menjabat sebagai Kepala BGN.
Alasan di Balik Pencopotan dan Evaluasi Kinerja
Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa terdapat beberapa catatan krusial yang menjadi dasar pertimbangan Presiden dalam mengambil kebijakan ini. Fokus utama evaluasi tersebut berkaitan dengan masalah kedisiplinan dan standar operasional prosedur (SOP).
Pemerintah menyoroti aspek kepatuhan dalam menjalankan tata kelola lembaga yang dinilai masih perlu banyak perbaikan. Selain itu, kedisiplinan dalam menjaga standar kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat juga menjadi poin penting yang dievaluasi.
Program Makan Bergizi Gratis menuntut adanya konsistensi mutu sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional sendiri. Berbagai temuan selama 1,5 tahun terakhir inilah yang akhirnya memicu keputusan tegas dari pihak Istana.
Sebagai pengganti Dadan, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang untuk mengisi kursi Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Sebelumnya, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala di lembaga yang sama sehingga dianggap sudah memahami seluk-beluk internal organisasi.
Meskipun sosok penggantinya sudah ditetapkan, jadwal resmi pelantikan Nanik belum dibocorkan oleh pihak Sekretariat Negara. Prasetyo meminta publik untuk menunggu informasi lebih lanjut mengenai seremoni pelantikan pejabat baru tersebut.
Walaupun belum dilantik secara resmi, para pejabat baru BGN diinstruksikan untuk segera mengemban tanggung jawab dan fungsi mereka. Langkah ini diambil agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang dapat menghambat operasional lembaga di lapangan.
Pemerintah menjamin bahwa dinamika pergantian jabatan ini tidak akan memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan program utama. Program Makan Bergizi Gratis dipastikan tetap berjalan sesuai rencana tanpa ada gangguan layanan kepada para penerima manfaat.
Berikut adalah rincian susunan pimpinan terbaru di lingkungan Badan Gizi Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden :
| Jabatan | Nama Pejabat |
|---|---|
| Kepala BGN | Nanik S. Deyang |
| Wakil Kepala BGN | Agustina Arumsari |
| Wakil Kepala BGN | Mayjen TNI Trenggono |
Daftar tersebut menunjukkan adanya perombakan signifikan di jajaran pimpinan inti untuk memperkuat struktur organisasi ke depannya. Dengan formasi baru ini, pemerintah berharap Badan Gizi Nasional dapat bekerja lebih solid dan disiplin dalam mengejar target.
Apresiasi dan Dukungan dari Pihak Legislatif
Langkah tegas Presiden Prabowo dalam merombak pimpinan BGN mendapatkan respons positif dan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi resmi terkait pergantian tersebut.
Dasco menilai tindakan pemerintah ini sebagai bentuk respons yang baik terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. DPR mengapresiasi keberanian pemerintah dalam melakukan evaluasi pimpinan berdasarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Menurut Dasco, keputusan ini bukan hanya didasarkan pada keinginan internal pemerintah, melainkan juga hasil koordinasi lintas kementerian. Masukan dari DPR RI selaku mitra kerja pemerintah juga menjadi salah satu elemen penting dalam proses pertimbangan evaluasi tersebut.
Ia menambahkan bahwa perbaikan tata kelola memang menjadi kebutuhan mendesak bagi Badan Gizi Nasional saat ini. Dasco menyoroti perlunya penguatan kerja sama antar-lembaga yang sebelumnya dirasakan masih memiliki banyak kekurangan di berbagai sisi.
Meskipun rincian teknis evaluasi hanya diketahui oleh pihak eksekutif, DPR melihat ada urgensi nyata untuk membenahi sistem kerja yang ada. Evaluasi menyeluruh ini diharapkan menjadi titik balik bagi BGN untuk meningkatkan kualitas layanannya kepada publik.
DPR meyakini bahwa dengan adanya pimpinan baru, BGN akan lebih fokus melakukan perbaikan internal tanpa harus menghentikan program yang berjalan. Lembaga ini diharapkan segera berbenah diri untuk membuktikan komitmennya kepada para penerima manfaat.
Harapan Besar pada Kepemimpinan Nanik S. Deyang
Mengenai penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, Sufmi Dasco Ahmad menilai hal tersebut sebagai pilihan yang sangat tepat. Ia menyoroti rekam jejak Nanik yang dikenal sangat aktif melakukan pengawasan langsung di lapangan selama ini.
Meski belum terlalu lama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN sebelumnya, Nanik dinilai sudah menunjukkan kinerja yang nyata dan solutif. Ia diketahui sering melakukan pemantauan mandiri terhadap kondisi operasional dapur-dapur gizi di berbagai daerah.
Dasco menyebutkan bahwa Nanik tidak segan-segan mengambil tindakan tegas dengan menutup fasilitas dapur yang tidak memenuhi standar kelayakan. Ketegasan dalam menjaga kualitas inilah yang dianggap menjadi nilai tambah utama bagi kepemimpinannya di masa depan.
Penilaian positif ini juga diperkuat oleh hasil pantauan dari Komisi IX DPR yang merupakan mitra teknis langsung dari Badan Gizi Nasional. Temuan di lapangan yang dibahas dalam rapat-rapat internal DPR sejalan dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh Nanik.
Pihak legislatif memandang keterlibatan aktif pimpinan dalam pengawasan operasional sebagai kunci keberhasilan program makan bergizi nasional. Oleh karena itu, penunjukan Nanik dianggap memiliki landasan yang sangat kuat demi kepentingan keberlanjutan program.
Walaupun pengangkatan pejabat adalah hak prerogatif Presiden, DPR merasa perlu memberikan dukungan karena menilai pilihan tersebut sudah objektif. Kini, masyarakat dan DPR akan bersama-sama memantau bagaimana performa BGN di bawah nahkoda baru mereka.
Guna memastikan transisi berjalan lancar, Komisi IX DPR dijadwalkan akan segera memanggil pimpinan baru BGN untuk melakukan rapat koordinasi. Pertemuan ini bertujuan untuk membedah rencana kerja serta strategi perbaikan tata kelola yang akan diusung.
Langkah koordinasi awal ini sangat penting untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah dan parlemen mengenai arah kebijakan lembaga. DPR ingin memastikan bahwa sistem kerja yang baru nanti akan jauh lebih efektif, transparan, dan terukur dibandingkan sebelumnya.
