Pemerintah Pastikan CNG Bisa Digunakan Tanpa Modifikasi Kompor

Pemerintah Pastikan CNG Bisa Digunakan Tanpa Modifikasi Kompor
Foto: Ilustrasi Pemerintah Pastikan CNG Bisa Digunakan Tanpa Modifikasi Kompor.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan masyarakat dapat menggunakan compressed natural gas sebagai alternatif LPG 3 kg tanpa perlu memodifikasi atau mengganti kompor yang sudah ada pada Selasa (5/5/2026). Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka impor gas nasional.

Pemerintah menargetkan implementasi penggunaan gas alam terkompresi ini dapat dimulai pada tahun ini dengan kota-kota besar sebagai wilayah percontohan awal. Dilansir dari Ekonomi, otoritas terkait saat ini tengah menyiapkan produksi tabung khusus untuk menampung bahan bakar tersebut.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan bahwa kemudahan penggunaan menjadi prioritas agar masyarakat tidak terbebani biaya tambahan untuk perangkat dapur mereka.

"Tidak ada lagi modifikasi di kompor, langsung [pasang], nyala kompor itu dengan CNG," katanya ditemui di Jakarta, Selasa (5/5/2026) malam.

Laode menjelaskan bahwa kualitas pembakaran dari gas alam ini diklaim memiliki keunggulan teknis dibandingkan dengan elpiji yang selama ini digunakan oleh publik secara luas.

"Dan apinya tetap lebih biru malah kalau saya perhatikan," ucapnya.

Pemerintah menargetkan distribusi bahan bakar alternatif ini mulai merambah sektor rumah tangga dalam waktu dekat setelah melalui serangkaian pengujian standar keamanan.

"Tahun ini [bisa dikonsumsi masyarakat]," kata Laode.

Terkait aspek keamanan, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) sedang melakukan uji ketahanan dan tekanan pada tabung sebelum distribusi masif dilakukan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa harga bahan bakar ini berpotensi 30 persen lebih murah karena sumber energinya tersedia melimpah di dalam negeri.

ÔÇ£Kalau teknologinya sudah ada, kita bisa melakukan efisiensi devisa kurang lebih Rp130 triliun sampai Rp137 triliun,ÔÇØ ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Penghematan devisa tersebut menjadi target utama mengingat beban impor yang besar setiap tahunnya. Bahlil menambahkan bahwa pemerintah tetap membuka peluang pemberian subsidi jika nantinya bahan bakar ini resmi digunakan secara luas oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Artikel terkait

Rekomendasi