PT Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life) memproyeksikan fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK berpotensi menekan pendapatan premi dari lini asuransi jiwa kredit akibat penurunan daya beli masyarakat. Dampak situasi ekonomi tersebut disampaikan pihak manajemen di Jakarta pada Selasa (19/5/2026) seperti dilansir dari Keuangan.
Penurunan daya beli masyarakat dinilai memicu pengetatan anggaran rumah tangga termasuk pengurangan pengeluaran untuk proteksi. Sektor asuransi jiwa kredit menjadi salah satu yang rawan terdampak kebijakan penghematan konsumen tersebut.
"Alhasil, premi asuransi mungkin menjadi salah satu pengeluaran yang akan dikurangi karena tidak memberikan direct impact atau manfaat langsung. Kondisi itu tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan premi perusahaan asuransi," kata Hengky Djojosantoso, President Director Ciputra Life.
Kendati membayangi pendapatan premi, kedinamisan situasi ekonomi dan gelombang PHK saat ini diprediksi tidak langsung memicu lonjakan klaim pada asuransi jiwa kredit. Hal ini dikarenakan karakteristik produk perlindungan yang ditawarkan berbeda dengan perusahaan asuransi umum.
"Dengan demikian, hal itu berbeda dengan perusahaan asuransi umum, yang mempunyai proteksi terhadap risiko gagal bayar karena PHK," ungkap Hengky Djojosantoso.
Berdasarkan data keuangan perusahaan per Maret 2026, Ciputra Life sebenarnya membukukan pertumbuhan positif pada segmen asuransi jiwa kredit dengan perolehan premi sebesar Rp 119,6 miliar. Angka tersebut mencerminkan kenaikan sebesar 18% dibandingkan periode Maret 2025 yang bernilai Rp 101,4 miliar.
Manajemen menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang oleh strategi diversifikasi bisnis yang optimal di tengah tantangan ekonomi. Peningkatan perolehan premi ini berjalan beriringan dengan ekspansi jumlah nasabah kredit di perbankan maupun lembaga pembiayaan.
Pertumbuhan volume nasabah tersebut berimplikasi pada peningkatan nilai pembayaran manfaat klaim oleh perusahaan dibanding tahun sebelumnya. Total klaim lini asuransi jiwa kredit tercatat mencapai Rp 21,8 miliar per Maret 2026, atau melonjak 23% dari posisi Maret 2025 yang sebesar Rp 17,6 miliar.
