Pemerintah China secara resmi kembali meluncurkan kebijakan relaksasi terkait pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau VAT refund bagi pelancong mancanegara yang berkunjung ke sana.
Langkah strategis yang disebut sebagai reformasi VAT refund versi 2.0 ini menitikberatkan pada perluasan jangkauan pengembalian pajak serta penyederhanaan berbagai prosedur kepabeanan yang selama ini berlaku.
Selain itu, otoritas setempat juga berupaya meningkatkan standar layanan digital agar proses restitusi pajak menjadi lebih terintegrasi bagi para wisatawan dari berbagai belahan dunia.
Wakil Menteri Perdagangan China, Sheng Qiuping, mengungkapkan bahwa kebijakan teranyar ini sengaja dirancang demi memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi turis asing saat mengurus pajak mereka.
Melalui kemudahan tersebut, pemerintah berharap iklim konsumsi di dalam negeri dapat terus meningkat seiring dengan tingginya minat belanja para wisatawan yang datang berkunjung.
Rangkaian Kebijakan Strategis China dalam Menarik Wisatawan Asing:
- Pemberian fasilitas bebas visa masuk untuk warga dari negara-negara tertentu guna meningkatkan angka kunjungan secara signifikan.
- Pemberlakuan skema pengecualian visa transit selama 240 jam yang memungkinkan pelancong singgah lebih lama di wilayah China.
- Modernisasi dan perbaikan layanan sistem pembayaran agar lebih ramah bagi pengguna kartu kredit maupun dompet digital internasional.
- Penyediaan layanan VAT refund langsung di lokasi belanja (on-site) tanpa harus menunggu tiba di bandara keberangkatan.
- Perluasan jumlah toko retail yang terdaftar sebagai gerai resmi penyedia fasilitas pengembalian pajak bagi warga negara asing.
Fasilitas pengembalian PPN secara langsung di toko ini sebenarnya telah mulai diperkenalkan sejak tahun 2025 untuk memacu hasrat berbelanja wisatawan asing sebelum mereka meninggalkan China.
Inovasi ini terbukti membuahkan hasil yang memuaskan, di mana tercatat ada sekitar 270.000 wisatawan asing yang mengajukan permohonan VAT refund sepanjang tahun 2025 kemarin.
Angka permohonan tersebut menunjukkan lonjakan yang sangat drastis, yakni mencapai empat kali lipat dibandingkan dengan perolehan pada periode satu tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ini juga didukung oleh pesatnya pertambahan jumlah gerai belanja yang melayani pengembalian pajak, yang kini mencapai sekitar 14.000 toko di seluruh wilayah China.
Untuk tahun 2026, pemerintah terus bergerak agresif dengan memperbanyak titik gerai VAT refund di pusat perbelanjaan utama, destinasi wisata populer, hingga pelabuhan pintu masuk.
Layanan ini ditargetkan mampu mencakup seluruh wilayah yang menjadi favorit kunjungan turis asing, termasuk lokasi penyelenggaraan pameran dagang skala besar kelas dunia.
Beberapa ajang internasional yang menjadi fokus utama layanan ini antara lain adalah gelaran bergengsi China International Import Expo serta perhelatan akbar Canton Fair.
Dalam kerangka reformasi versi 2.0, pemerintah China memiliki target ambisius untuk menghapuskan segala bentuk hambatan yang ada dalam proses pemeriksaan pihak kepabeanan.
Salah satu poin penting dalam aturan terbaru ini menyangkut batas nilai belanja minimal yang memerlukan pemeriksaan ketat oleh petugas di lapangan sebelum dana dikembalikan.
Ketentuan Pemeriksaan dan Batas Nilai Belanja Terbaru:
| Kategori Nilai Belanja | Prosedur Pemeriksaan Lama | Prosedur Pemeriksaan Baru (Versi 2.0) |
|---|---|---|
| Di bawah CNY 10.000 (± Rp2,62 juta) | Pemeriksaan wajib (Mandatory) | Pemeriksaan dilakukan secara acak (Random) |
| Di atas CNY 10.000 | Pemeriksaan wajib secara fisik | Pemeriksaan administratif tetap dilakukan |
| Metode Pelaporan | Penggunaan dokumen kertas fisik | Digitalisasi penuh tanpa kertas (Paperless) |
Dengan adanya perubahan status pemeriksaan menjadi sistem acak untuk belanja di bawah nominal tersebut, waktu tunggu di bandara dan pos perbatasan diharapkan berkurang drastis.
Selain aspek kecepatan, pemerintah juga mendorong digitalisasi penuh dalam proses administrasi yang ditargetkan mulai berjalan efektif pada tanggal 1 Juli 2026 mendatang.
Transformasi ini memungkinkan wisatawan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian prosedur pengembalian PPN tanpa perlu lagi membawa tumpukan dokumen kertas yang merepotkan.
Dalam pengoperasiannya, otoritas pajak dan pihak kepabeanan akan saling berbagi data faktur secara elektronik melalui sebuah sistem informasi yang telah terintegrasi satu sama lain.
Pemerintah juga memastikan bahwa layanan VAT refund ini akan memiliki standar yang seragam di seluruh negeri, sehingga tidak ada perbedaan kualitas pelayanan antar wilayah.
Fleksibilitas tambahan juga diberikan dalam bentuk izin pemrosesan restitusi di berbagai pelabuhan keberangkatan yang berbeda dari lokasi awal saat wisatawan tersebut masuk ke China.
Tidak hanya itu, periode keberangkatan yang diizinkan untuk mengklaim pajak pun diperpanjang menjadi 28 hari sejak tanggal transaksi pembelanjaan dilakukan oleh turis yang bersangkutan.
Kebijakan komprehensif ini merupakan bagian dari upaya besar China dalam memperkuat sektor pariwisata dan menjadikan negara tersebut sebagai pusat perbelanjaan global yang kompetitif.
