Pemerintah China secara resmi memerintahkan perusahaan-perusahaan domestik untuk mengabaikan sanksi Amerika Serikat terhadap lima kilang minyak, termasuk Hengli Petrochemical, pada Sabtu. Langkah ini diambil melalui Kementerian Perdagangan China sebagai bentuk perlawanan hukum terhadap regulasi asing yang dianggap tidak sah.
Eskalasi konflik regulasi ini dipicu oleh keputusan Washington yang memasukkan sejumlah entitas China ke dalam daftar hitam perdagangan. Dilansir dari Money, sanksi tersebut dijatuhkan atas tuduhan keterlibatan dalam perdagangan minyak dengan Iran dan Rusia, yang selama ini berada di bawah pengawasan ketat AS.
Pihak manajemen Hengli Petrochemical secara tegas memberikan tanggapan atas tuduhan yang diarahkan kepada entitas mereka. Perusahaan tersebut menyatakan tidak memiliki keterlibatan dalam transaksi energi dengan pihak Teheran sebagaimana yang dituduhkan oleh otoritas Amerika Serikat.
Penggunaan instrumen hukum ini didasarkan pada pembaruan undang-undang yang disahkan pada April lalu, yang sebelumnya diperkenalkan pada 2021. Aturan tersebut memberikan wewenang bagi Beijing untuk membatasi investasi, mobilitas, hingga perdagangan bagi pihak-pihak yang mematuhi sanksi asing yang merugikan kepentingan nasional.
Situasi ini memicu reaksi keras dari otoritas di Washington yang memperingatkan konsekuensi bagi setiap pelaku usaha. Hal tersebut disampaikan di tengah persiapan agenda kunjungan Presiden Donald Trump ke Beijing untuk membahas masalah energi serta perdagangan.
"Perusahaan mana pun yang mempertimbangkan untuk menghindari sanksi AS harus berpikir dua kali," kata pejabat itu kepada Reuters.
Dukungan terhadap kebijakan baru ini juga mengalir dari media pemerintah China, People's Daily. Media tersebut menilai bahwa penerapan aturan balasan ini merupakan langkah kedaulatan untuk memitigasi dampak dari kebijakan hukum luar negeri yang dipaksakan oleh pihak Amerika Serikat.
"Perusahaan mana pun yang mempertimbangkan untuk menghindari sanksi AS harus berpikir dua kali," kata pejabat itu kepada Reuters.
Meskipun aturan ini bersifat mengikat, pemerintah China tetap menyediakan jalur permohonan pengecualian bagi pelaku industri tertentu. Pelaku pasar menilai bahwa perusahaan dengan jaringan bisnis global kemungkinan besar akan memanfaatkan mekanisme tersebut untuk menghindari risiko hukum ganda di dua wilayah yurisdiksi yang berbeda.
