Pemerintah China memperketat pengiriman tiga bahan kimia prekursor dengan membatasi ekspor ke Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada Jumat (22/5). Dilansir dari Internasional, kebijakan pengetatan komoditas strategis tersebut diberlakukan hanya berselang satu pekan setelah pelaksanaan pertemuan puncak antara para pemimpin China dan Amerika Serikat di Beijing.
Langkah pembatasan ini ditempuh sebagai bagian dari upaya preventif otoritas setempat dalam mengawasi peredaran zat adiktif. Selain memberlakukan pembatasan ekspor, Komisi Pengendalian Narkotika Nasional China mengeluarkan peringatan resmi terkait delapan bahan kimia lain.
Lembaga tersebut mengidentifikasi bahwa delapan zat kimia tambahan itu memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan oleh pihak tertentu. Penegasan mengenai kepatuhan hukum juga disampaikan secara tertulis kepada para pelaku bisnis.
Otoritas anti-narkotika meminta agar seluruh pelaku usaha dan eksportir yang terlibat dalam perdagangan zat tersebut untuk secara ketat mematuhi hukum dan regulasi domestik maupun internasional.
Kebijakan pengetatan ekspor ini memiliki pola yang serupa dengan langkah pengendalian narkotika yang pernah diambil oleh Beijing pada November tahun lalu. Kebijakan terdahulu itu diumumkan beberapa hari setelah berlangsungnya dialog antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan.
Dalam kesepakatan tersebut, pihak Amerika Serikat menyetujui pengurangan tarif dagang terhadap produk-produk China. Langkah pelunakan tarif itu diberikan sebagai imbalan atas komitmen pemerintah Beijing untuk menindak tegas jaringan perdagangan ilegal zat fentanyl.
Sebelum adanya kesepakatan dagang tersebut, Washington berulang kali melayangkan tuduhan bahwa Beijing sengaja membiarkan dan gagal menghentikan pasokan bahan baku prekursor fentanyl ke wilayah mereka. Hubungan kedua negara sempat memanas ketika Trump menerapkan tarif khusus terkait isu fentanyl pada awal tahun 2025.
Namun, kebijakan pengenaan tarif sepihak tersebut tidak bertahan lama karena Mahkamah Agung AS membatalkannya pada Februari. Pemerintah China sendiri secara konsisten menolak tuduhan tersebut.
Pihak Beijing merespons balik klaim sepihak itu dengan menyatakan bahwa krisis penyalahgunaan zat opioid merupakan masalah internal domestik Amerika Serikat.
"dapat digunakan untuk membuat narkotika sintetis." kata Komisi Pengendalian Narkotika Nasional China.
Pemerintah China menegaskan bahwa penanganan krisis kecanduan obat-obatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penegak hukum di Washington sendiri.
"secara ketat mematuhi hukum dan regulasi domestik maupun internasional." kata Pihak berwenang.
Meskipun kerap terlibat dalam ketegangan diplomatik terkait regulasi zat kimia, kerja sama penegakan hukum antarkedua negara tetap membuahkan hasil nyata di lapangan. Aparat penegak hukum anti-narkotika dari China dan Amerika Serikat dilaporkan berhasil menggagalkan jaringan kriminal internasional bulan ini.
"masalah AS yang menjadi tanggung jawab Washington." kata China.
Sinergi operasional tersebut berhasil mengamankan lima orang tersangka yang diduga kuat terlibat dalam jaringan penyelundupan. Berdasarkan laporan media pemerintah China, operasi bersama itu juga menyita sejumlah barang bukti narkotika dalam penyelidikan kasus perdagangan gelap bulan ini.
