Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih berhadapan dengan beragam hambatan struktural dalam menjalankan bisnis mereka. Masalah ini mencakup keterbatasan modal, tekanan biaya hidup, ketidakstabilan pendapatan, hingga urusan tata kelola keuangan rumah tangga dan operasional usaha.
Situasi tersebut mengindikasikan bahwa akselerasi ekonomi masyarakat bawah memerlukan sokongan akses pendanaan yang memadai. Berdasarkan data Center of Economic and Law Studies (Celios), dilansir dari Money, persoalan permodalan memuncaki daftar rintangan terbesar bagi industri UMKM di tanah air.
Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menjelaskan bahwa mayoritas pelaku usaha masih tertatih-tatih menyelesaikan kendala pendanaan tersebut. Padahal, ketersediaan modal menjadi elemen vital agar bisnis dapat berkembang secara konsisten dalam jangka panjang.
ÔÇ£Bagi banyak UMKM, termasuk perempuan di akar rumput, akses terhadap permodalan masih menjadi tantangan utama. Fintech, termasuk P2P lending, dapat menjembatani kebutuhan ini dengan cara yang lebih cepat dan tepat. Namun, pembiayaan digital perlu diarahkan untuk kegiatan produktif dan didukung tata kelola yang baik agar dapat membantu UMKM memperluas pasar serta menjaga keberlanjutan usahanya,ÔÇØ kata Nailul Huda.
Nailul Huda menguraikan bahwa hambatan finansial ini terasa kian pelik bagi pelaku UMKM perempuan. Pasalnya, mereka kerap mengemban tanggung jawab ganda, yakni sebagai motor penggerak bisnis sekaligus bendahara keuangan di dalam rumah tangga mereka.
Data International Finance Corporation (IFC) menunjukkan pelaku usaha perempuan merepresentasikan sepertiga dari total pelaku UMKM di negara-negara berkembang. Kendati demikian, kelompok ini masih terjebak dalam jurang kesenjangan pembiayaan yang mencapai nominal sekitar 1,9 triliun dollar AS.
Associate Professor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Poppy Ismalina berpendapat bahwa program pemberdayaan perempuan semestinya digarap secara menyeluruh. Upaya ini dinilai tidak boleh berhenti pada penyediaan fasilitas permodalan semata.
ÔÇ£Pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya tentang memberikan akses permodalan, tetapi juga memastikan perempuan berada dalam posisi pengambilan keputusan, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan, serta dapat mengakses produk keuangan digital dengan baik," ujar Poppy Ismalina.
Poppy Ismalina menambahkan, kelompok perempuan yang memperoleh instrumen keuangan yang tepat akan tampil lebih percaya diri. Mereka bakal lebih cakap menyiasati kebutuhan domestik, menjaga kesehatan finansial, hingga menjamin kelangsungan bisnisnya.
Merujuk pada United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health (UNSGSA), parameter kesehatan finansial mengukur kecakapan individu atau keluarga memenuhi kebutuhan harian. Hal ini juga mencakup manajemen utang, kesiapan menghadapi risiko, serta keyakinan finansial masa depan.
Pada level ekonomi akar rumput, kesehatan keuangan memuat kecakapan mengatur perputaran kas, mendanai pengeluaran darurat, merancang target bisnis, serta mengambil keputusan keuangan secara yakin. Kerangka berpikir ini krusial agar inklusi keuangan melahirkan dampak nyata.
Chief Compliance and Sustainability Officer Amartha Aria Widyanto mengutarakan bahwa indikator keberhasilan inklusi keuangan kini telah bergeser. Parameter utama tidak lagi sekadar menghitung kuantitas masyarakat yang sukses menjangkau produk keuangan.
ÔÇ£Membangun kesehatan finansial membutuhkan partisipasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,ÔÇØ ujar Aria Widyanto.
Aria Widyanto menegaskan kelayakan inklusi diukur dari ketahanan masyarakat dalam mengejar kesejahteraan di tengah situasi ekonomi yang dinamis. Selama lebih dari 16 tahun, Amartha berfokus menyokong pertumbuhan ekonomi bawah melalui pembiayaan produktif, pendampingan lapangan, dan teknologi.
Catatan performa tersebut tertuang dalam Amartha Sustainability Report 2025. Laporan menunjukkan sebanyak 96 persen peminjam berhasil menguasai kecakapan baru sejak bermitra, dan 94 persen dari total peminjam membukukan kenaikan pendapatan usaha.
Selanjutnya, sebesar 91 persen peminjam tercatat mampu memisahkan dana usaha dari kas rumah tangga. Sebanyak 88 persen peminjam dapat mengoperasikan smartphone secara efisien untuk mendukung produktivitas kerja sehari-hari.Laporan serupa mencatat 82 persen peminjam sudah menginisiasi pembukuan pemasukan serta pengeluaran rutin. Di samping itu, ada lebih dari 90.000 peminjam dana yang sukses mempekerjakan karyawan pertama mereka pasca-memperoleh kucuran pembiayaan.
The 2026 Asia Grassroots Forum
Amartha memosisikan kesehatan finansial sebagai pilar fundamental baru demi menggerakkan roda ekonomi akar rumput secara inklusif. Visi strategis tersebut diimplementasikan melalui perhelatan akbar bertajuk The 2026 Asia Grassroots Forum.
Mengusung tema ÔÇ£Enabling Growth, Elevating Financial HealthÔÇØ, forum ini dirancang sebagai ruang pertemuan bagi pemangku kepentingan lintas sektor. Agenda utama berfokus mengulas peta jalan masa depan ekonomi masyarakat bawah di teritori Indonesia dan Asia.
Melalui kemitraan lintas sektor, perusahaan berkomitmen mematangkan program pemberdayaan UMKM. Pertemuan The 2026 Asia Grassroots Forum bakal menitikberatkan bahasan pada skema pembiayaan inklusif, optimalisasi instrumen fintech dan AI, serta integrasi ekosistem UMKM.
ÔÇ£Amartha mengajak mitra lintas sektor untuk berkontribusi mewujudkan solusi kesehatan finansial yang relevan dan dapat diterapkan secara luas. Di The 2026 Asia Grassroots Forum tahun ini, kami ingin memastikan layanan keuangan digital tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memperkuat kesehatan finansial masyarakat akar rumput agar dapat tumbuh lebih berdaya dan berkelanjutan,ÔÇØ kata Aria Widyanto.
Bagi entitas Amartha, penetrasi pasar keuangan wajib bertransformasi menuju kontribusi sosial yang lebih mendalam. Sistem keuangan digital harus memandu pelaku usaha mikro mengelola arus kas, memitigasi risiko makro, serta menyusun bantalan ketahanan finansial jangka panjang.
Sektor UMKM memegang peran krusial dalam memperkokoh stabilitas ekonomi nasional maupun global. Pada skala global, entitas UMKM mendominasi lebih dari 90 persen ceruk bisnis, menyediakan 70 persen lapangan kerja, serta menyumbang hingga 50 persen PDB.
Di Indonesia, daya tumpu sektor ini tercatat sangat dominan bagi perekonomian domestik. Sepanjang tahun 2025, lebih dari 65,5 juta unit UMKM sukses menyuplai kontribusi di atas 60 persen dari total PDB nasional serta menyerap hingga 97 persen angkatan kerja.
Perhelatan The 2026 Asia Grassroots Forum dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 hingga 4 Juni 2026. Pertemuan tingkat regional Asia tersebut akan diselenggarakan di Shangri-La Jakarta.
