Sektor manufaktur Indonesia memerlukan respons kebijakan komprehensif, baik jangka pendek maupun struktural, setelah Purchasing ManagersÔÇÖ Index (PMI) anjlok ke bawah level 50 basis poin. Kondisi ini dipicu oleh tekanan ganda dari ketidakpastian dinamika global serta pelemahan indikator ekonomi domestik pada Senin (4/5/2026).
Penurunan kinerja industri pengolahan ini dinilai sudah terindikasi sejak beberapa bulan terakhir. Dilansir dari Ekonomi, pelemahan permintaan pasar membuat para pelaku usaha memilih untuk menahan rencana ekspansi mereka di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.
Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan bahwa anjloknya indeks tersebut selaras dengan gejolak di Timur Tengah dan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia.
"PMI yang anjlok ini sudah diprediksi, terutama setelah perang di Timur Tengah bergejolak dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) BI itu melemah," ujar Nailul Huda.
Menurut analisisnya, konflik geopolitik telah mengerek harga barang impor yang berujung pada kenaikan beban produksi. Huda menilai langkah perusahaan untuk tidak melakukan ekspansi merupakan respons yang wajar dalam kondisi ekonomi yang sedang melemah.
"Dalam ekonomi yang lemah, ya sangat wajar perusahaan menahan ekspansinya. Maka tidak heran PMI manufaktur Indonesia berada di bawah 50 basis poin," sebut Nailul Huda.
Selain faktor eksternal, ketidakpastian mengenai stabilitas fiskal pemerintah turut membayangi keputusan para investor. Huda memperingatkan bahwa risiko resesi ekonomi dapat terjadi jika pemerintah tidak segera mengambil langkah kebijakan yang tepat untuk meredam kekhawatiran pelaku usaha.
"Mereka khawatir jika pemerintah default, gagal bayar utang, hingga terjadi government shutdown. Jika benar mengarah ke sana, resesi ekonomi sangat mungkin terjadi," tutur Nailul Huda.
Guna mengatasi persoalan ini, pemerintah disarankan memperkuat mitigasi pada sisi pasokan, termasuk mencari alternatif sumber bahan baku impor. Huda juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran dengan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
"Perketat anggaran prioritas seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih), sehingga kepercayaan investor jadi pulih," tambah Nailul Huda.
Dalam tinjauan jangka panjang, efisiensi investasi yang rendah akibat tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) harus segera dibenahi. Huda menegaskan bahwa praktik korupsi dalam proses perizinan menjadi hambatan utama yang harus dihilangkan untuk memperbaiki struktur ekonomi nasional.
"Maka pemberantasan korupsi menjadi kunci ke depan," tegas Nailul Huda.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia dipandang sebagai elemen krusial untuk mendorong inovasi sektor industri. Hal ini dianggap sebagai syarat mutlak untuk memperkuat daya saing manufaktur Indonesia di masa mendatang.
"Mau tidak mau, SDM menjadi kunci dalam hal inovasi," pungkas Nailul Huda.
