Indonesia tercatat sebagai pemegang cadangan aspal alam terbesar di dunia yang lokasinya terkonsentrasi di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Dilansir dari Kompas, potensi kekayaan alam ini menjadi aset strategis bagi pembangunan infrastruktur nasional.
Data dari Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan deposit aspal alam di wilayah tersebut menembus angka 694 juta ton. Jumlah fantastis ini secara teknis mampu mencukupi kebutuhan material jalan nasional hingga ratusan tahun.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa potensi masif dari Asbuton (Aspal Buton) ini sejatinya masih belum tergarap optimal. Hingga saat ini, pemanfaatan aspal lokal tersebut masih sangat rendah dibandingkan total kebutuhan nasional.
Data lapangan mengungkapkan penggunaan material ini baru berkisar antara 40.000 sampai 50.000 ton setiap tahunnya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tingginya angka impor aspal yang terus menguras devisa negara.
Dody memaparkan bahwa sekitar 80 persen kebutuhan aspal di tanah air masih bergantung pada aspal minyak (asmin) dari luar negeri. Harga material impor ini pun sedang mengalami kenaikan signifikan akibat gejolak militer di kawasan Timur Tengah.
"Ketergantungan adalah sebuah risiko. Dalam pembangunan nasional, risiko harus kita kelola dengan sangat disiplin agar cost tidak meledak," tegas Dody dikutip pada Kamis (7/5/2026).
Ketergantungan pada aspal impor memberikan beban berat bagi APBN karena fluktuasi harga minyak dunia berdampak langsung pada biaya proyek jalan. Lonjakan harga minyak secara otomatis memicu pembengkakan anggaran pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Status Verifikasi dan Validitas Data
Di sisi lain, Purnomo selaku Pakar Perkerasan Aspal dan Jalan memberikan catatan kritis terkait klaim cadangan tersebut. Mantan Direktur Teknik Bina Marga Kementerian PU ini menyebut data yang dirilis pemerintah saat ini belum terverifikasi secara mendalam.
Purnomo memberikan penekanan bahwa angka 694 juta ton itu masih dalam status sumber daya terduga. Dalam kaidah industri pertambangan, kategori ini memiliki tingkat kepercayaan yang masih rendah karena belum melewati fase konfirmasi eksplorasi.
"Perkiraan deposit itu terduga, belum terkonfirmasi. Data tersebut belum melalui proses konfirmasi yang memadai lewat eksplorasi menyeluruh," ujar Purnomo.
Persoalan data ini juga dipicu oleh masalah tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dianggap tidak efektif sejak masa reformasi. Pembagian lahan yang terfragmentasi menjadi izin-izin kecil membuat kegiatan eksplorasi serius untuk memastikan kualitas cadangan jarang dilakukan.
Pentingnya Standardisasi Mutu
Selain masalah validitas cadangan, Purnomo menyoroti belum adanya standardisasi kualitas yang ketat untuk produk Asbuton. Inkonsistensi mutu produk di skala industri menjadi hambatan utama dalam penggunaan massal di proyek pemerintah.
Proses verifikasi mutu pada tahap produksi olahan nasional masih menghadapi tantangan besar agar setara dengan standar internasional. Hal ini krusial agar kualitas jalan yang dibangun menggunakan aspal lokal tetap terjaga ketahanannya.
"Tanpa standarissasi yang solid dan pengawasan mutu yang independen, penggunaan campuran 30 persen berisiko menurunkan usia pakai jalan nasional," kritik Purnomo.
Pemerintah diharapkan tidak hanya menetapkan regulasi kewajiban penggunaan aspal lokal, tetapi juga mendorong industri pengolahan di Buton. Tujuannya agar produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi teknis yang kompetitif dan setara dengan aspal minyak impor.
