Massa buruh yang memadati kawasan Monumen Nasional Jakarta pada Jumat (1/5/2026) mendesak pemerintah memberikan kemudahan akses kepemilikan hunian melalui Program 3 Juta Rumah. Aspirasi ini mengemuka di tengah peringatan Hari Buruh Internasional sebagai solusi atas mahalnya harga properti bagi pekerja.
Harapan mengenai kemudahan sisi pembiayaan bagi sektor pekerja manufaktur menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut, dilansir dari Kompas. Para buruh memandang ketersediaan hunian sebagai bentuk kepastian hidup yang krusial setelah masa kerja bertahun-tahun.
Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independent Indonesia (GSPMI), Tarman, menekankan pentingnya skema pembayaran yang tidak memberatkan anggota serikat. Ia menilai biaya cicilan rumah subsidi yang ada saat ini masih membebani neraca keuangan rumah tangga pekerja.
ÔÇ£Harapan kami buat buruh ada DP 0 persen. Ya cicilannya juga flat. Kalau bisa ya cicilannya murah,ÔÇØ ujar Tarman, Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independent Indonesia (GSPMI).
Tuntutan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi riil di lapangan di mana beban angsuran per bulan dianggap telah melampaui kemampuan belanja buruh. Saat ini, nilai cicilan rumah subsidi dilaporkan sudah berada di atas angka Rp1 juta.
Kesejahteraan finansial pekerja juga menjadi perhatian Koordinator Lapangan Serikat Pekerja Linfox Logistics Indonesia (SPPLLI), Totong Rohimat. Ia merespons rencana skema tenor panjang yang sempat disinggung oleh kepala negara sebagai langkah positif bagi buruh.
ÔÇ£Kalau misalkan cicilannya bisa terjangkau, ya apresiasi. Sangat apresiasi sekali kalau misalkan Bapak Prabowo mengarah ke situ,ÔÇØ kata Totong Rohimat, Koordinator Lapangan Serikat Pekerja Linfox Logistics Indonesia (SPPLLI).
Pihaknya menyadari bahwa upah yang diterima saat ini menuntut pekerja untuk sangat selektif dalam mengatur pengeluaran. Totong menyebut pengambilan cicilan rumah sering kali memaksa buruh untuk mengesampingkan kebutuhan pokok lainnya.
ÔÇ£Harapan saya ke depannya bahwa untuk setorannya itu tidak mengganggu keuangan lainnya. Karena upah kita belum layak. Jadi, mau enggak mau cicilan rumah juga mengorbankan yang lainnya,ÔÇØ terang Totong Rohimat, Koordinator Lapangan Serikat Pekerja Linfox Logistics Indonesia (SPPLLI).
Persoalan uang muka yang tinggi juga menjadi hambatan besar bagi buruh dalam memiliki aset properti secara mandiri. Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Alfiana, menyatakan bahwa faktor biaya di awal merupakan kendala paling berat.
ÔÇ£Banyak daripada kaum buruh itu tidak bisa memiliki rumah karena memang DP yang mahal, angsuran yang mahal,ÔÇØ ujar Alfiana, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).
Menurut Alfiana, keterbatasan pendapatan membuat skema rumah subsidi menjadi satu-satunya opsi bagi para pekerja. Hampir tidak ada anggota serikat yang mampu melakukan pembelian unit rumah secara tunai.
ÔÇ£Untuk hari ini banyak kaum buruh juga mengambil rumah itu di rumah-rumah subsidi,ÔÇØ kata Alfiana, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).
Alfiana juga meminta agar proses administrasi dan syarat-syarat untuk mendapatkan program perumahan tersebut dibuat lebih efisien bagi kalangan pekerja. Penyerhanaan prosedur dinilai sama pentingnya dengan keringanan harga.
ÔÇ£Buruh juga berharap untuk persyaratan atau untuk kepemilikan rumah jangan dipersulit,ÔÇØ tutur Alfiana, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).
Pemerintah diharapkan mampu merealisasikan subsidi yang lebih tepat sasaran sehingga angsuran bulanan tetap berada pada level yang terjangkau. Hal ini bertujuan agar kepemilikan rumah tidak menurunkan standar kualitas hidup buruh sehari-hari.
ÔÇ£Harapannya benar-benar diberikan subsidi atau angsuran per bulannya itu sekecil mungkin,ÔÇØ tandas Alfiana, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).
