Sinergi Badan Usaha Milik Negara antara PT Garuda Indonesia dan PT Pos Indonesia mulai mendistribusikan 100 ton bumbu pasta serta makanan siap saji untuk kebutuhan jamaah haji Indonesia tahun 2026 pada Kamis, 2 April 2026. Langkah strategis ini bertujuan mengintegrasikan ekosistem ekonomi haji guna menekan defisit neraca jasa nasional.
Pengiriman perdana yang berlangsung di Tangerang ini merupakan upaya Pemerintah untuk meminimalkan arus keluar devisa melalui penyediaan layanan logistik dan konsumsi domestik. Indonesia yang memiliki kuota lebih dari 200 ribu jamaah haji per tahun dinilai memiliki potensi ekonomi besar yang selama ini banyak dinikmati penyedia jasa asing, sebagaimana dilansir dari Investortrust.
Pemerintah menargetkan penguatan ekosistem ini dapat memperbaiki data Neraca Pembayaran Indonesia yang mencatat defisit neraca jasa sebesar USD19,8 miliar pada 2025. Sektor transportasi menjadi kontributor defisit terbesar, sehingga keterlibatan maskapai dan perusahaan logistik nasional menjadi prioritas utama dalam rantai nilai ekonomi haji.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah awal yang akan terus dikembangkan untuk mencakup layanan katering hingga pengiriman oleh-oleh secara berkelanjutan.
"Momentum sinergi Kementerian/Lembaga dan BUMN dalam pengiriman logistik haji yang dimulai tahun 2026 ini baru step awal, ke depan akan lebih dioptimalkan untuk beberapa potensi kolaborasi lainnya seperti pengiriman oleh-oleh haji dan umrah serta pengiriman makanan untuk kebutuhan jamaah umrah sepanjang tahun yang tentunya akan berdampak langsung dalam menahan pelebaran defisit neraca jasa nasional dan pertumbuhan ekonomi," ujar Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Distribusi tahap pertama dijadwalkan berlangsung hingga 6 April 2026, yang kemudian akan dilanjutkan dengan tahap kedua sebanyak 130 ton pada akhir April. Program ini mengedepankan penggunaan produk pangan nusantara untuk memastikan jamaah tetap mendapatkan cita rasa asli Indonesia selama menjalankan ibadah di tanah suci.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam memandang pelaksanaan haji dan umrah yang kini juga difokuskan pada nilai tambah ekonomi bagi masyarakat luas.
"Kami menindaklanjuti pertemuan antara Pak Menko dengan Pak Wamen Haji agar kita bisa sama-sama melakukan penguatan ekosistem haji untuk bisa lebih memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional, dan mulai saat ini ketika bicara haji dan umrah kita tidak hanya bicara aspek ritualnya saja," pungkas Haryo Limanseto, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sinergi logistik ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi biaya yang kompetitif bagi operasional haji. Integrasi layanan antara kementerian dan perusahaan negara diproyeksikan memberikan dampak berantai (multiplier effect) yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan rantai pasok dalam negeri.
