Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DKI Jakarta pada Kamis (30/4/2026) untuk menjamin keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini dilakukan guna memverifikasi standar higiene dan sanitasi pada proses pengolahan hingga distribusi.
Dilansir dari Detik Health, pengawasan intensif ini tetap dijalankan meski otoritas terkait tengah menghadapi keterbatasan anggaran. Cakupan pemeriksaan meliputi seluruh rantai produksi, mulai dari seleksi bahan baku hingga makanan sampai ke tangan penerima manfaat di wilayah Jakarta Pusat, Barat, Timur, dan Utara.
Data operasional menunjukkan skala layanan yang besar di setiap titik, seperti SPPG Tebet Manggarai Selatan yang melayani 2.858 orang. Selain itu, fasilitas di Palmerah tercatat melayani 4.100 jiwa, Jatinegara 2.905 jiwa, Johar Baru 2.260 jiwa, dan Sunter Jaya mencapai 3.376 penerima manfaat.
"BPOM ingin memastikan program Presiden Prabowo Subianto berjalan memenuhi standar keamanan, higiene, dan sanitasi agar makanan yang diterima masyarakat aman, bermutu, serta bergizi," kata Taruna Ikrar, Kepala BPOM RI.
Langkah preventif ini diambil untuk menekan risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa Keamanan Pangan (KLB KP) dalam implementasi program nasional tersebut. Taruna menjelaskan bahwa pola pengawasan dilakukan secara adaptif dengan menitikberatkan pada klasifikasi risiko yang ada di lapangan.
"Monitoring yang baik serta tindak lanjut cepat akan menentukan keberhasilan program ini. Risiko insiden keamanan pangan harus dicegah sejak awal," ujar Taruna Ikrar.
Meskipun secara umum operasional dinilai telah mengikuti prosedur, tim pengawas masih menemukan beberapa kekurangan teknis dalam kunjungan tersebut. Catatan evaluasi mencakup masalah kedisplinan higiene personel, sanitasi area produksi, sistem pelabelan bahan baku, hingga pengaturan suhu penyimpanan.
"Kami datang bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan program MBG ini berjalan semakin baik. Ini bagian dari perbaikan berkelanjutan," ujar Taruna Ikrar.
BPOM berkomitmen untuk memberikan pendampingan berkelanjutan bagi pengelola layanan pemenuhan gizi di berbagai daerah. Seluruh hasil temuan lapangan ini akan dilaporkan secara resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai landasan perbaikan sistem.
"Sinergi seluruh pihak menjadi kunci. Dengan pengawasan kuat, kita pastikan program ini memberi manfaat tanpa risiko kesehatan," pungkas Taruna Ikrar.
