Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional menjadi hal krusial bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas medis tanpa kendala finansial. Dikutip dari Kiaton, kendala keuangan sering kali memicu keterlambatan pembayaran iuran bagi peserta mandiri, yang berdampak pada penonaktifan status kepesertaan.
Banyak warga merasa cemas terhadap potensi penumpukan denda akibat keterlambatan tersebut. Perlu dicatat bahwa BPJS Kesehatan tidak menerapkan sanksi berupa denda administratif harian atas keterlambatan pembayaran iuran bulanan.
Konsekuensi langsung dari tunggakan ini adalah penghentian sementara jaminan layanan kesehatan. Sanksi penonaktifan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 pada bulan berikutnya setelah pembayaran terhenti.
Status kepesertaan dapat kembali aktif setelah seluruh tunggakan diselesaikan oleh peserta. Batas maksimal perhitungan tunggakan iuran yang wajib dilunasi adalah untuk masa waktu 24 bulan.
Meskipun nihil denda harian pada iuran bulanan, aturan denda tetap berlaku untuk layanan rawat inap. Regulasi ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 mengenai jaminan kesehatan.
Kebijakan tersebut diterapkan demi menjaga kedisiplinan serta prinsip gotong-royong antarpeserta. Sanksi finansial ini menyasar peserta yang membutuhkan perawatan opname di rumah sakit dalam waktu dekat setelah kartunya aktif kembali.
Denda hanya berlaku jika peserta mengakses layanan rawat inap dalam rentang 45 hari pasca-aktivasi kartu. Besaran sanksi ditetapkan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal rawat inap dikalikan jumlah bulan menunggak.
Sistem membatasi perhitungan bulan tertunggak maksimal selama 12 bulan saja. Sementara itu, batas tertinggi nominal denda layanan yang bisa dibebankan kepada peserta adalah Rp 30.000.000.
Aturan denda layanan ini tidak menyasar semua golongan masyarakat. Peserta Penerima Bantuan Iuran serta kelompok warga tidak mampu mendapatkan pengecualian dari sanksi finansial ini.
Bagi warga yang hanya mengakses layanan rawat jalan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau poliklinik rumah sakit, denda 5% tersebut tidak akan dikenakan.
Solusi Cicilan Tunggakan Lewat Program REHAB
BPJS Kesehatan meluncurkan Program Rencana Pembayaran Bertahap sebagai solusi meringankan beban keuangan peserta. Inovasi ini memfasilitasi peserta mandiri untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan melalui mekanisme cicilan digital.
Skema cicilan ini menyasar segmen Pekerja Bukan Penerima Upah serta peserta Bukan Pekerja. Melalui program ini, masyarakat diberi keleluasaan menentukan periode pelunasan sesuai kapasitas finansial mereka tanpa beban membayar lunas di awal.
Proses pendaftaran program dapat diakses secara mandiri melalui aplikasi Mobile JKN atau menghubungi Care Center 165. Status kepesertaan akan aktif otomatis setelah total tunggakan beserta iuran bulan berjalan diselesaikan sepenuhnya.
Kriteria dan Prosedur Pendaftaran REHAB
Masyarakat yang berminat memanfaatkan program cicilan ini harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Program ini terbuka bagi segmen mandiri dengan durasi tunggakan iuran berkisar antara 4 hingga 24 bulan.
Registrasi melalui aplikasi Mobile JKN dilayani hingga tanggal 28 setiap bulannya. Khusus untuk bulan Februari, batas akhir pendaftaran dibatasi hingga tanggal 27 saja. Durasi pembayaran cicilan dibatasi maksimal 12 tahapan atau dalam jangka waktu satu tahun.
Langkah pendaftaran diawali dengan membuka aplikasi Mobile JKN lalu mengakses menu Rencana Pembayaran Bertahap. Layar gawai akan memuat rincian total tunggakan beserta dokumen syarat dan ketentuan program.
Peserta kemudian memilih durasi cicilan atau jumlah tahapan pembayaran berdasarkan simulasi otomatis yang tertera. Setelah menyetujui seluruh ketentuan, peserta dapat menekan tombol daftar untuk menyelesaikan proses.
Penyetoran cicilan berkala bisa dilakukan melalui mitra resmi BPJS Kesehatan. Kanal pembayaran yang tersedia mencakup jaringan perbankan, gerai minimarket, hingga layanan dompet digital.
Disiplin membayar iuran bulanan menjadi langkah utama guna menghindari pembekuan layanan perlindungan kesehatan. Pemanfaatan fitur autodebet pada rekening bank atau saldo dompet digital sangat disarankan untuk mencegah kelalaian pembayaran.
Peserta juga dapat memantau nominal tagihan secara berkala lewat aplikasi Mobile JKN atau mengakses layanan WhatsApp CHIKA di nomor 0811-8750-400.
