Akses hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini semakin diperkuat. Langkah ini dilakukan melalui Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Singkawang, Kalimantan Barat.
Seperti diberitakan oleh Investortrust, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI ikut serta dalam kegiatan yang berlangsung di Balaiurung Pemerintah Kota Singkawang pada Selasa (3/3/2026). Sebanyak 200 peserta mengikuti sosialisasi dan melakukan penandatanganan akad Kredit Program Perumahan (KPP) serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sinergi ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, serta sektor perbankan. Tujuannya adalah memperluas keterjangkauan rumah sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat.
Secara keseluruhan, aktivitas tersebut dihadiri oleh 500 peserta. Jumlah ini mencakup 300 nasabah PNM dan 200 peserta BNI yang terdiri dari pelaku UMKM, 48 pengembang perumahan, mitra toko bangunan, serta calon penerima manfaat.
Sejumlah pejabat penting turut hadir dalam agenda ini. Di antaranya adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, dan anggota DPR RI Lasarus.
Senior Executive Vice President (SEVP) Commercial & SME BNI Andy Yusdiman menilai sektor perumahan mempunyai posisi yang strategis untuk pembangunan nasional. Hal ini karena sektor tersebut berimbas langsung pada kesejahteraan publik.
"Sektor perumahan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi fondasi bagi terbentuknya keluarga yang sejahtera, produktif, dan berdaya saing," ujar Andy dalam keterangan tertulis.
Pemerintah menyediakan opsi pembiayaan yang lebih murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah lewat KPP dan FLPP. BNI selaku bank penyalur utama berkomitmen memaksimalkan eksekusi program ini di jaringan kantornya.
Langkah yang diambil meliputi edukasi produk, perluasan kemitraan dengan pengembang dan pemerintah daerah, serta kolaborasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dampak program ini juga diyakini mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Di samping itu, rantai pasok industri konstruksi dan pelaku UMKM di daerah ikut terdorong. BNI turut menyediakan fasilitas digital melalui aplikasi wondr by BNI untuk mempermudah pembayaran cicilan dan pemantauan keuangan.
"Program ini bagi kami bukan semata tentang pembiayaan, melainkan tentang keadilan sosial dan pembangunan kesejahteraan melalui kepemilikan rumah yang layak. Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis target pembangunan tiga juta rumah dapat tercapai dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang berkelanjutan," tegas Andy.
Integrasi para pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat penyediaan tempat tinggal yang memadai. Upaya bersama ini ditargetkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
