Bank Indonesia mengambil langkah pre-emptive dengan menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis points menjadi 5,25 persen pada Rabu (20/5/2026). Kebijakan moneter tersebut dinilai tepat untuk menahan tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta menjaga kredibilitas pasar keuangan domestik, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.
Analis Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai respons cepat dari bank sentral ini sangat krusial sebagai jangkar kebijakan di tengah volatilitas pasar. Menurutnya, keterlambatan dalam mengambil keputusan justru akan meningkatkan biaya stabilisasi secara signifikan di masa mendatang.
"Keputusan BI sudah tepat. Ini bukan sekadar kenaikan suku bunga, ini adalah pernyataan bahwa policy anchor Indonesia masih dijaga. Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, biaya stabilisasi akan jauh lebih mahal," ujar Fakhrul dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (20/5/2026).
Intervensi moneter ini diproyeksikan mampu memicu penguatan nilai tukar rupiah secara bertahap setelah sempat mengalami tekanan hebat. Suku bunga acuan yang baru diprediksi membawa mata uang Garuda menuju level Rp 17.300 per dolar Amerika Serikat (AS) sebelum mencapai titik keseimbangan baru.
"Rupiah sudah selesai fase overshooting-nya. Dengan respons BI yang tegas, pasar sekarang punya jangkar baru. Level Rp 17.300 menjadi titik berhenti pertama, dan apabila koordinasi kebijakan berjalan baik, rupiah bisa bergerak menuju Rp 16.800," kata Fakhrul.
Kombinasi instrumen seperti intervensi valuta asing, domestic non-deliverable forward (DNDF), non-deliverable forward (NDF), dan perluasan Local Currency Transaction (LCT) dinilai memadai. Pelaku pasar diimbau tidak terlalu defensif dan dapat mulai mengurangi kepemilikan dolar AS mereka.
"Ini saatnya mulai buang dolar secara bertahap. Bukan karena risiko global hilang, tetapi karena Indonesia akhirnya memberi respons kebijakan yang cukup kuat. Kalau policy signal sudah jelas, posisi dolar yang terlalu besar mulai kehilangan daya tariknya," ujar Fakhrul.
Otoritas moneter kini menghadapi tugas berikutnya untuk membenahi struktur pasar uang dan obligasi dalam negeri. Penurunan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) secara gradual diperlukan agar likuiditas tidak mandek pada instrumen jangka pendek.
"Setelah BI-Rate naik, SRBI tidak boleh terlalu lama menjadi magnet utama likuiditas. Kalau SRBI terlalu menarik, dana akan terus terkonsentrasi di instrumen pendek. Ini bisa mengganggu pasar SBN, menekan yield curve, dan membuat transmisi kebijakan tidak sehat," katanya.
Langkah normalisasi kurva imbal hasil menjadi sangat penting demi menarik minat investor ke obligasi jangka panjang. Pembiayaan pembangunan nasional akan sangat terbantu apabila ekspektasi pasar terhadap struktur rupiah berjalan dengan kredibel.
"BI sudah melakukan bagian pertamanya. Sekarang perlu fase kedua yaitu SRBI turun, yield curve diperbaiki, dan ekspektasi pasar dinormalkan. Rupiah tidak hanya butuh suku bunga tinggi, rupiah butuh struktur pasar yang kredibel," ujar Fakhrul.
Sinergi yang solid antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi kunci akhir dalam menjaga ketahanan nilai tukar. Kebijakan moneter ini harus didukung oleh komunikasi fiskal yang transparan mengenai strategi penerbitan SBN hingga subsidi energi.
"BI dan Kemenkeu harus kompak. BI menjaga jangkar stabilitas, Kemenkeu menjaga kredibilitas fiskal. Kalau keduanya berjalan bersama, rupiah bisa menguat, yield bisa lebih sehat, dan pasar akan kembali percaya pada cerita besar Indonesia," pungkas Fakhrul.
