Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan langkah strategis berupa penyusunan Bank Menu yang akan diterapkan secara serentak di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi kecurangan yang dilakukan oleh mitra penyedia bahan baku pangan.
Langkah baru ini dipaparkan langsung oleh Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang dalam acara Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Pengawas Gizi dan Jurutama Masak SPPG se-Provinsi DKI Jakarta di Jakarta pada Sabtu (23/5/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Health. Kebijakan standardisasi menu tersebut diharapkan dapat mempermudah beban kerja para petugas di lapangan.
"Jadi menu itu sudah kita tentukan, satu bulan itu, Seluruh Indonesia nanti mengambil saja dari situ," kata Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Rencana standardisasi menu bulanan ini disambut dengan antusiasme tinggi berupa tepuk tangan dari para Pengawas Gizi serta Jurutama Masak SPPG yang hadir dalam sosialisasi. Nanik menambahkan bahwa terobosan ini sekaligus memberikan keseimbangan kehidupan kerja bagi para pegawai.
"Nggak pusing kan, kalian? Jadi nanti kalian masih bisa pacaran, kalau begini?" kata Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Pihak BGN memahami beban kerja Pengawas Gizi yang selama ini harus mengatur komposisi makanan secara manual dengan anggaran terbatas. Para petugas dituntut memutar otak agar setiap porsi makanan bergizi gratis tetap memenuhi standar walau dengan biaya minim.
"Saya tahu, kalian pusing setiap hari Rp 10 ribu dijembreng ke sana, dijembreng sini. Belum lagi menghadapi mitra yang nakal, ya kan?" tanya Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Dalam kesempatan tersebut, Nanik memaparkan sejumlah tindakan tidak profesional dari mitra SPPG yang kerap memasok bahan makanan yang tidak sesuai dengan daftar pesanan harian. Ketidaksesuaian pasokan ini dinilai sangat mengganggu rencana menu yang telah disusun pengawas.
"Mintanya ini, kamu dikasihnya yang itu, minta yang itu, dikasihnya yang lain," kata Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Menyikapi tindakan tersebut, BGN telah menyiapkan sanksi tegas berupa penghentian sementara kerja sama bagi mitra yang tidak patuh. Langkah hukum dan administratif ini diambil karena tindakan memanipulasi pasokan anggaran belanja termasuk dalam kategori tindakan korupsi.
"Tenang. Sekarang apa-apa sudah ada suspend, tanpa insentif. Nah, kalau dia nggak nurut sama kalian, dan bikin menu suka-suka dia, kami suspend nanti tapi tanpa insentif. Karena ini adalah termasuk melakukan, dalam tanda kutip, korupsi. Kita tidak ampuni kalau yang seperti ini. Karena mereka sudah memperoleh uang insentif, jadi uang belanja tidak boleh diganggu-ganggu," ujar Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG tersebut menegaskan aturan baku mengenai jumlah pemasok bahan baku. Berdasarkan petunjuk teknis, satu SPPG wajib memiliki minimal 15 vendor agar tidak mudah dikendalikan oleh segelintir pihak mitra.
"Saya kemarin menemukan di Jakarta Timur masih ada yang hanya punya 3-4 supplier. Itu disuspend. Minimal harus ada 15 supplier," ujar Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Keberadaan Pengawas Gizi didampingi Pengawas Keuangan sangat krusial terutama saat proses penurunan komoditas pangan dari truk pengangkut. Petugas di lapangan diinstruksikan untuk berani menolak komoditas pangan yang kualitasnya di bawah standar kelayakan.
"Karena, pada saat dropping bahan baku harusnya sudah diperiksa, sudah dilihat apakah bahan itu bagus atau tidak. Kalau tidak, langsung ditolak. Kalau perlu kita nggak usah masak kalau dia tidak bisa mengganti. Jangan dipaksakan!" kata Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Pengawasan ketat di titik awal penerimaan logistik ini menjadi penentu utama dalam menjaga sistem keamanan pangan sebelum diolah. Pengawas Gizi diminta jeli memeriksa kondisi fisik bahan baku sensitif seperti daging hewan untuk memastikan kesegarannya.
"Kalau Anda melihat ayam yang datang sudah mulai kebiru-biruan, dan di dalam hati saja Anda sudah ragu, langsung drop saja. Ayam juga sering datang dalam bentuk bongkahan, minta aslap bongkar, lihat, bisa jadi di dalamnya sudah busuk," kata Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Berdasarkan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan oleh BGN, ditemukan fakta lapangan mengenai kelalaian penerimaan logistik dapur yang hanya ditangani oleh relawan tanpa prosedur penyimpanan benar. BGN kini tengah merancang petunjuk teknis baru guna standardisasi dan pelengkap peralatan mekanik modern di setiap dapur SPPG.
"Di gudang basah, selain harus ber-AC, juga harus ada freezer, chiller, dan showcase. Semua harus diketahui fungsi dan tujuan penggunaannya oleh pengelola dapur. Satu lagi perlu chiller yang kecil untuk menyimpan sample menu, yang disimpan di kantor SPPG," kata Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Setiap dapur unit SPPG nantinya diwajibkan memiliki mesin pemotong sayur otomatis, blender kapasitas besar, meja persiapan khusus, serta oven pemanggang skala besar menggantikan alat pembakar portabel. Aturan baru juga mengharuskan penggunaan mesin pengupas telur, ruangan pendingin sebelum pemorsian, mesin pengemas vakum, alat penggorengan deep frying, serta armada distribusi logistik berpendingin udara demi menjaga rantai dingin makanan.
